Treaty Shopping dan Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Treaty Shopping adalah salah satu bentuk penyalahgunaan P3B, dimana seseorang bertindak melalui suatu entity di negara mitra lainnya dengan tujuan hanya untuk memanfaatkan keuntungan yang ada dalam P3B, yang sebenarnya tidak dapat dimanfaatkan oleh seseorang tersebut. Entitas tersebut sering disebut perusahaan cangkang atau special porpose vehicle (SPV).

Kriteria sebuah transaksi digolongkan sebagai penyalahgunaan P3B (yang memuat persyaratan beneficial owner (BO)) :

  1. Transaksi tersebut tidak mempunyai substansi ekonomi dan semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B;
  2. Transaksi yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance) dan semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau
  3. Penerima penghasilan bukan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis penghasilan (beneficial owner/BO).

Persyaratan tidak terjadinya penyalahgunaan P3B dalam hal Wajib Pajak Luar Negeri merupakan orang pribadi adalah orang pribadi tersebut tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee.

Sedangkan persyaratan tidak terjadinya penyalahgunaan P3B dalam hal Wajib Pajak Luar Negeri merupakan Wajib Pajak badan :

  1. Wajib Pajak Luar Negeri merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal (listed company) dan diperdagangkan secara teratur;
  2. bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait tidak memuat persyaratanbeneficial owner, Wajib Pajak Luar Negeri menjawab bahwa pendirian perusahaan di Negara Mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B.
  3. penghasilan yang di dalam P3B terkait memuat persyaratan beneficial owner, Wajib Pajak Luar Negeri menjawab (lihat Form DGT-1):
    1. pendirian perusahaan di Negara Mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
    2. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
    3. perusahaan mempunyai pegawai yang memadai; dan
    4. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
    5. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
    6. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya.
Posted in Pajak Internasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image