Controlled Foreign Company (CFC)

Controlled Foreign Corporation adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri (offshore company) yang kepemilikannya dikuasai oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. 

CFC dibuat sebagai alat untuk menangguhkan kewajiban pajak atas penghasilan dari operasi perusahaan tersebut dengan cara menangguhkan pendistribusian dividen ke pemegang saham

Untuk menghadapi penghindaran pajak tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa :

 “Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
    2. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.”

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 256/PMK.03/2008 yang mengatur saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. 

Saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak tersebut adalah ditentukan sebagai berikut:

  1. pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
  2. pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.

Sedangkan besarnya dividen yang wajib dihitung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebesar jumlah dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, kecuali dividen tersebut telah dibagikan oleh perusahaan luar negeri sebelum batas waktu yang ditentukan dalam peraturan dan atas penghasilan tersebut wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak di Surat Pemberitahuan Tahunan PPh-nya untuk tahun pajak dibagikannya dividen tersebut. Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Treaty Shopping dan Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Treaty Shopping adalah salah satu bentuk penyalahgunaan P3B, dimana seseorang bertindak melalui suatu entity di negara mitra lainnya dengan tujuan hanya untuk memanfaatkan keuntungan yang ada dalam P3B, yang sebenarnya tidak dapat dimanfaatkan oleh seseorang tersebut. Entitas tersebut sering disebut perusahaan cangkang atau special porpose vehicle (SPV).Continue reading

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda – P3B (Tax Treaty)

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian pajak antara 2 (dua) negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara yang melakukan perjanjian (both Contracting States). 

Tujuan diadakannya P3B adalah: 

  1. Mencegah terjadinya pemajakan berganda, serta mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion); 
  2. Memberikan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua Negara; 
  3. Peningkatan investasi dan Sumber Daya Manusia; 
  4. Pertukaran informasi melalui Exchange Of Information(EOI) guna mencegah penghindaran pajak; dan 
  5. Penyelesaian sengketa melalui Mutual Agreement Procedure(MAP), dan bantuan dalam penagihan pajak. 

Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasialn menjelaskan bahwa: 

 “Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.” 

Kedudukan P3B adalah lex specialist terhadap Undang-Undang domestik (aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum). Artinya jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik yang bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B. Dalam menentukan hak pemajakan, azas yang digunakan adalah sumber penghasilan, status kewarganegaraan, dan status kependudukan.

Dalam perpajakan internasional, terdapat 3 (tiga) metode hak pemajakan. 

  1. Pertama, pemajakan unilateraldimana hak pemajakan di dalam wilayah kedaulatan Indonesia diatur sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan berlaku bagi seluruh masyarakat atau badan internasional yang ada di wilayah Indonesia. 
  2. Kedua, metode pemajakan bilateral (tax treaty) dimana hak pemajakan diatur melalui perjanjian antara kedua negara yang mengatur hak pemajakan atas penghasilan dan warga negara kedua belah pihak. 
  3. Ketiga, metode pemajakan multilateral(tax convention) yang didasari oleh konvensi internasional dimana ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan negara-negara tersebut. 

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian P3B diantaranya adalah: 

  1. subjek pajak yaitu pengaturan terhadap Subjek Pajak Dalam Negeri, Luar Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); 
  2. objek pajak yaitu antara lain penghasilan atas kegiatan usaha, penghasilan atas penjualan saham dan aset, dividen, bunga, royalti, dan penghasilan atas jasa tertentu; 
  3. jenis pajak, tarif, dan kondisi khusus lainnya yang secara umum menjadi sengketa atau rentan terjadi pemajakan berganda; serta 
  4. prosedur dalam melaksanakan MAP, EOI, dan bantuan penagihan pajak. 

Sedangkan metode penghindaran pajak berganda yang digunakan yaitu dengan pembebasan/pengecualian pajak, kredit pajak, dan metode lainnya seperti pembagian/pengurangan tarif dan pemajakan dengan jumlah tetap. 

Model perjanjian yang digunakan di Indonesia adalah: 

  • Model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Merupakan model P3B untuk negara-negara maju. Model ini mengedepankan asas domisiliNegara yang memberikan jasa atau menanamkan modal. 
  • Model UN (United Nation). Merupakan model P3B untuk negara-negara berkembang. Model ini lebih mengedepankan asas sumberpenghasilan, dimana hak pemajakan berada pada Negara yang memberi penghasilan. 

Kedua model perjanjian diatas adalah dasar dari pembuatan P3B Indonesia dengan negara mitra, namun pada pelaksanaannya, bentuk P3B yang digunakan dibuat berdasarkan kondisi dan kepentingan Indonesia pada saat perjanjian berlangsung. sehingga bentuk P3B Indonesia tidak baku dan merupakan gabungan dari kedua model perjanjian diatas.

Perbedaan Bentuk Usaha Tetap BUT dengan PMA (PT)

  Keterangan  Bentuk Usaha Tetap PMA (WPDN Badan)
Status hukum perusahaan  Tidak berbadan hukum Berbadan hukum PT
Penyertaan Modal  Tidak adaSetoran pemegang saham
 Objek Pajak Pasal 5 ayat (1) UU PPh Pasal 4 ayat (1) UU PPh
 Pengurang Penghasilan Bruto  Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU PPh Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 UU PPh
 Sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya Dapat diperhitungkan Dapat diperhitungkan
Penghasilan Kena PajakPasal 16 ayat (3) UU PPhPasal 16 ayat (1) UU PPh
Tarif PajakPasal 17 ayat (1) b UU PPhPasal 17 ayat (1) b UU PPh
Penghasilan Kena Pajak dikurang PPh terutang  Branch Profit yang terutang PPh Pasal 26 ayat (4) Tidak ada terminologi khusus, distribution to shareholder (dividend)  yang terutang PPh Pasal 23/26

Bagaimana aspek pajak atas biaya service dari sewa ruang kantor?

120/KMK.03/2002

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah :

semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk:

  • biaya perawatan,
  • biaya pemeliharaan,
  • biaya keamanan,
  • biaya fasilitas lainnya dan
  • “service charge”

baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.”