Pajak atas Rumah Kos-Kosan

Pajak atas rumah kos-kosan secara spesifik tidak diatur dalam aturan perpajakan.

Hanya dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 di Pasal 2 ayat (3) disebutkan

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.

sedangkan dalam penjelasan dijelaskan maksud dari ayat tersebut

Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan penginapan” antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos.

 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 mengatur terkait sewa tanah dan bangungan dengan tarif 10%.

Sehingga terkait dengan Usaha Jasa pelayanan berupa kos-kosan tidak dikenakan tarif 10%, melainkan masuk menjadi tarif 0,5% dalam Peraturan Pemerinta nomor 23 Tahun 2018 untuk omset dibawah 4,8M.

Sisa Lebih yang Diterima oleh Badan atau Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan

DEFINISI TERKAIT

  1. Sisa Lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba. (Pasal 1 ayat (2) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 1 PER-44/PJ/2009)
    • SISA LEBIH = SELURUH PENERIMAAN – BIAYA OPERASIONAL SEHARI-HARI
      Dengan kata lain yang dimaksud dengan “Sisa Lebih” disini sama dengan istilah “Keuntungan/Laba” pada badan yang profit oriented  (badan atau lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh profit/laba).
       
  1. Biaya operasional sehari-hari adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha untuk kegiatan Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri. (Pasal 1 angka 2 PER-44/PJ/2009)
     
  2. Badan atau lembaga nirlaba yang diatur dalam ketentuan ini adalah badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. (Pasal 1 ayat (3) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 3 PER-44/PJ/2009)

 

PERLAKUAN PPh ATAS SISA LEBIH

Perlakuan PPh atas Sisa Lebih terbagi menjadi 2, yaitu:

  1. Sisa Lebih dikecualikan sebagai Objek PPh, jika:

Jika Sisa Lebih yang diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut (Pasal 2 ayat (1) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 2 ayat (1) PER-44/PJ/2009).

Yang dimaksud dengan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah: pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi: (Pasal 1 ayat (4)PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 4 PER-44/PJ/2009)

    1. pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
    2. pengadaan sarana dan prasarana kantor. laboratorium dan perpustakaan; atau
    3. pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas, guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal.
  1. Sisa Lebih dapat dikenakan PPh (Objek PPh) jika:
    • Setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh, Badan atau Lembaga Nirlaba tidak menggunakan Sisa Lebih atau masih terdapat Sisa Lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut. (Pasal 6 (1) PER-44/PJ/2009)
    • Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh, terdapat Sisa Lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. (Pasal 6 (2) PER-44/PJ/2009)
    • Apabila Badan atau Lembaga Nirlaba menggunakan Sisa Lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana dan rencana biaya (Pasal 2 ayat (2) PER-44/PJ/2009) dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan laporan (Pasal 5 PER-44/PJ/2009) maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. (Pasal 6 (3) PER-44/PJ/2009)
    • Pengenaan PPh atas sisa lebih yang terutang PPh ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Pasal 6 (4) PER-44/PJ/2009)

  

KEWAJIBAN BAGI BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG MENGGUNAKAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Badan atau Lembaga Nirlaba yang menggunakan Sisa Lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana wajib membuat: (Pasal 5 PER-44/PJ/2009)

  1. Pernyataan bahwa:
    1. Sisa Lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya Sisa Lebih tersebut, dan
    2. Sisa Lebih tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya Sisa Lebih tersebut.

pernyataan ini merupakan Lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh (SPT Tahunan PPh) untuk tahun pajak diperolehnya Sisa Lebih tersebut.

  1. Pencatatan tersendiri atas Sisa Lebih yang diterima dan digunakan setiap tahun; dan
  2. Laporan mengenai penyediaan penggunaan Sisa Lebih dan menyampaikannya kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar, dalam Lampiran SPT Tahunan PPh.

 

KETENTUAN PEMBUKUAN

Bagi Sisa Lebih yang akan dipakai untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan: (Pasal 3 dan Pasal 4 PER-44/PJ/2009)

Sisa Lebih yang diterima/diperoleh yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; (Pasal 3 PER-44/PJ/2009)

Pembukuan atas pengunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dilakukan dengan cara: (Pasal 3 PER-44/PJ/2009)

  • mendebet:
    – akun aktiva; dan
    – akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
       pengembangan
  • mengkredit:
    – kas atau utang; dan
    – akun modal badan atau lembaga nirlaba

Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari Sisa Lebih, tidak boleh dilakukan penyusutan. (Pasal 4 (1) PER-44/PJ/2009)

Apabila pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut ditambahkan ke harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan tersebut. (Pasal 4 (2) PER-44/PJ/2009)

Jika ada biaya bunga atas pinjaman yang terutang atau dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya badan atau lembaga nirlaba. (Pasal 4 (3) PER-44/PJ/2009)

Dalam hal dana pinjaman diterima/diperoleh sebelum diperolehnya Sisa Lebih dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana tersebut. (Pasal 4 (4) PER-44/PJ/2009)

 

 

Aspek Perpajakan atas Yayasan

SE - 34/PJ.4/1995

Penghasilan atas yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang

Pendidikan;

  1. uang pendaftaran dan uang pangkal;
  2. uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
  3. uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/ mahasiswa/ peserta pendidikan;
  4. uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya;
  5. penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;
  6. penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/ pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pelayanan Kesehatan:

  1. uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan;
  2. sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan;
  3. penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi,rontgent, scaning, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya;
  4. uang pemeriksaan kesehatan termasuk "general check up";
  5. penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance dan sebagainya;
  6. penghasilan dari penjualan obat;
  7. penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

SE - 39/PJ.4/1995

Biaya yang dapat dikurangkan:

Bagi Yayasan Pendidikan :

  1. Gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan;
  2. Biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor;
  3. Biaya publikasi/iklan;
  4. Biaya kendaraan;
  5. Biaya kemahasiswaan;
  6. Biaya ujian semester;
  7. Biaya sewa gedung & utilities (listrik, telepon, air);
  8. Biaya laboratorium;
  9. Biaya penyelenggaraan asrama;
  10. Bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya;
  11. Biaya pemeliharaan kampus;
  12. Biaya penyusutan;
  13. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
  14. Biaya penelitian dan pengembangan;
  15. Biaya bea siswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan;
  16. Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga & peraga;
  17. Subsidi/bea siswa bagi siswa yang kurang mampu;
  18. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena.

Bagi Yayasan Rumah Sakit :

  1. Gaji/tunjangan/honorarium perawat/tenaga medis/karyawan;
  2. Biaya umum;
  3. Obat-obatan;
  4. Konsumsi karyawan;
  5. Biaya bunga;
  6. Pemeliharaan kendaraan, inventaris, gedung;
  7. Perlengkapan rumah sakit;
  8. Transportasi;
  9. Biaya penyusutan;
  10. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
  11. Biaya penelitian dan pengembangan;
  12. Biaya bea siswa dan pelatihan karyawan;
  13. Subsidi/biaya pelayanan kesehatan pasien yang kurang mampu.

PPh Final PP 23 Tahun 2018 Resume

YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN KRITERIA WP YANG DIKENAKAN PPH FINAL

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. (Pasal 2 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

    • Yang menjadi objek adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, kecuali: (Pasal 2 ayat (3) PP 23 TAHUN 2018)
      1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi: (Pasal 2 ayat (4) PP 23 TAHUN 2018):
        1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, / PPAT, penilai, dan aktuaris;
        2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
        3. olahragawan;
        4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
        5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
        6. agen iklan;
        7. pengawas atau pengelola proyek;
        8. perantara;
        9. petugas penjaja barang dagangan;
        10. agen asuransi;
        11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
        • contoh: Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) PP 23 TAHUN 2018)
          • Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
          • Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
      1. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
      2. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
      3. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG DIKENAKAN PPh FINAL

  1. WP Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)
    1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
    2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas
    • yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
      • penjelasan terkait peredaran bruto :
        • Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
          • Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
            1. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
            2. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
            • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.
  1. Tidak termasuk kategori WP Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah (Pasal 3 ayat (2) PP 23 TAHUN 2018)
    1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
      • Catatan : Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan untuk Tahun Pajak – Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 TAHUN 2018 ini.
    2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
    3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
      1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya;
    4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

TATA CARA PEMBERITAHUAN (Pasal 3 PMK-99/PMK.03/2018)

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
    1. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
    2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
    3. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya, Namun bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019: dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri 

TARIF, PELUNASAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

  • Besarnya tarif PPh yang bersifat final adalah 0,5% (nol koma lima persen). (Pasal 2 ayat (2) PP 23 TAHUN 2018)
    • DPP yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. (Pasal 6 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)
      • Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. (Pasal 6 ayat (2) PP 23 TAHUN 2018)
    • PPh terutang = tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Pasal 6 ayat (3) PP 23 TAHUN 2018)
    • Ketentuan Terkait Peredaran Bruto:
      1. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. (Pasal 7 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)
      2. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak – Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Pasal 7 ayat (2) PP 23 TAHUN 2018)
  • CARA PELUNASAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

    1. CARA PELUNASAN
      1. Setor Sendiri
        • Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 4 ayat 2 dan 3 PMK-99/PMK.03/2018)
      2. Dipungut atau Dipotong
        • Pemotong atau Pemungut Pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 TAHUN 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 4 ayat 7 PMK-99/PMK.03/2018)
        • dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
        • Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak. Catatan: Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi: (Pasal 4 ayat 8 PMK-99/PMK.03/2018)
          1. impor; atau
          2. pembelian barang.
            • dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
        • Waktu Penyetoran: Pajak yang telah dipotong atau dipungut disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. (Pasal 4 ayat 8 PMK-99/PMK.03/2018)
    2. CARA PEMBAYARAN
      1. Menggunakan SSP:
        1. Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan
        2. Kode Jenis Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)
      2. Bila melalui ATM, ketentuannya : PER-37/PJ/2013
        1. Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (bisa melalui ATM pada Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA (S-1737/PJ.09/2013))
        2. Penyetoran ini dilakukan dengan memasukkan NPWP, Masa Pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar.
        3. Atas penyetoran ini, Wajib Pajak menerima BPN dalam bentuk cetakan struk ATM.
        4. Dalam hal terdapat kendala pada mesin ATM sehingga BPN tidak dapat tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, Wajib Pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang Bank Persepsi terdekat.
        5. Prosedur cetak ulang BPN disesuaikan dengan prosedur pada Bank Persepsi yang bersangkutan.
        6. BPN  termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
        7. Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.
        8. BPN setidak-tidaknya mencantumkan elernen-elemen sebagai berikut:
          1.  Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
          2. Nomor Transaksi Bank (NTB);
          3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
          4. Nama Wajib Pajak;
          5. Kode Akun Pajak;
          6. Kode Jenis Setoran;
          7. Masa Pajak;
          8. Tahun Pajak;
          9. Tanggal transaksi; dan
          10. Jumlah nominal pembayaran.
            • Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM ini diadministrasikan sebagai penerimaan Negara dengan :
              1. Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan
              2. Kode Jenis Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)
    3. CARA PELAPORAN
      • Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 4 ayat 4 PMK-99/PMK.03/2018) Catatan:
        1. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. (Pasal 4 ayat 5 PMK-99/PMK.03/2018)
        2. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa. (Pasal 4 ayat 6 PMK-99/PMK.03/2018)
      • Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

SURAT KETERANGAN

  1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Surat Keterangan
    • Permohonan Surat Keterangan oleh Wajib Pajak dapat disampaikan melalui: (Pasal 5 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
      2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
      3. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    • Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut: (Pasal 5 ayat 2 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
      2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan
      3. memenuhi kriteria Subjek Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 23 TAHUN 2018
      • Catatan: Kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh ditiadakan untuk: (Pasal 5 ayat 3 PMK-99/PMK.03/2018)
        1. Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau
        2. Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.
    • Atas permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan: (Pasal 6 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. Surat Keterangan; atau
      2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan.
      • Catatan:
        1. Dalam hal jangka waktu telah terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu permohonan (paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima) terlewati.
        2. Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat penolakan, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan.
  1. Jangka Waktu Surat Keterangan
    • Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan: (Pasal 5 ayat a PP 23 TAHUN 2018 jo Pasal 7 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
      2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
      3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
      • Catatan: Jangka Waktu Surat Keterangan dihitung sejak: (Pasal 5 ayat b PP 23 TAHUN 2018 jo Pasal 7 PMK-99/PMK.03/2018)
        1. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 TAHUN 2018 (sejak 1 Juli 2018), atau
        2. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 TAHUN 2018 (sejak 1 Juli 2018).
    • Pengecualian jangka waktu berlakunya Surat Keterangan: (Pasal 7 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (didalam Lampiran PMK-99/PMK.03/2018 Huruf C bagian petunjuk pengisian ); dan/atau
      2. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 TAHUN 2018.
    • Catatan: untuk Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum PP 23 TAHUN 2018 berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP Nomor 46 TAHUN 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan PP 23 TAHUN 2018 jangka waktu pada Surat Keterangan diisi akhir Tahun Pajak 2018 (Lampiran Huruf C PMK-99/PMK.03/2018)
  1. Pembatalan Surat Keterangan
    • Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan dalam hal berdasarkan penelitian ditemukan data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai PP 23 TAHUN 2018. (Pasal 8 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)

KETENTUAN TAMBAHAN

Angsuran PPh Pasal 25 (Pasal 9 PMK-99/PMK.03/2018)

  • Bagi Wajib Pajak yang:
    1. memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
    2. peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau
    3. telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP 23 TAHUN 2018
    • wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.
  • Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:
    1. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan
      • Catatan: yang dimaksud Wajib Pajak Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
    2. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru,
    • sesuai ketentuan dalam PMK-208/PMK.03/2009 tentang perubahan PMK-255/PMK.03/2008 tentang penghitungan besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

 

Tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

NONEGARABRANCH PROFIT TAX DIVIDEN BUNGA & ROYALTI   
Tarif BPTPengecualian untuk perusahaan Kontrak Bagi Hasil (KBH)DIVIDENBUNGAROYALTI
PORTFOLIOPENYERTAAN LANGSUNGUmumKhususUmumKhusus
1Algeria0.1Tidak ada0.150.150.15-0.15-
2Australia0.15Ya0.150.150.1-0.1510% *40
3Austria0.12Ya0.1510% *100.1-0.1-
4Bangladesh0.1Ya0.1510% *100.1-0.1-
5Belgium0.15Tidak0.150.150.1-0.1-
6Brunei Darussalam0.1Ya0.150.150.15-0.15-
7Bulgaria0.15Ya0.150.150.1-0.1-
8Canada0.15Ya0.150.150.15-0.15-
9Czech12,50%Ya0.1510% *1312,50%-12,50%-
10China0.1Tidak ada0.10.10.1-0.1-
11Denmark0.15Ya0.210% *140.1-0.15-
12Egypt0.15Ya0.150.150.15-0.15-
13Finland0.15Ya0.1510% *150.1-0.1510% *41
14France0.1Tidak0.1510% *160.1510% *420.1-
15Germany0.1Tidak0.1510% *170.1-0.1510%*43
16Hongkong0.05ya0.10.050.1-0.05-
17HungaryTidak adaTidak ada0.150.150.15-0.15-
18India0.1Ya0.1510% *180.1-0.15-
19Italy0.12Ya0.1510% *190.1-0.1510%* 44
20Iran0.07Tidak ada0.070.070.1-0.12-
21Japan0.1Ya0.1510% *200.1-0.1-
22JordanTidak adaTidak ada0.10.10.1-0.1-
23Korea Selatan 0.1Ya0.1510% *210.1-0.15-
24Korea Utara 0.1Tidak ada0.10.10.1-0.1-
25Kroasia0.1ya0.10.10.1-0.1-
26Kuwait0.1Ya0.10.10.05-0.2-
27Luxembourg 230.1Ya0.1510% *220.1-12,50%
28Malaysia0.125Ya0.10.10.1-0.1-
29Maroko0.1Ya0.10.10.1-0.1-
30Mexico0.1Ya0.10.10.1-0.1-
31Mongolia0.1Ya0.10.10.1-0.1-
32Netherlands0.09Tidak0.150.10.1-0.2-
-Renegosiasi0.09Tidak0.1510% *240.1-0.1-
-Renegosiasi II [2]10%Tidak Ada
33New ZealandTidak adaTidak ada0.150.150.1-0.15-
34Norway0.15Ya0.150.150.1-0.1510% *45
35Pakistan0.1Tidak ada0.1510% *250.15-0.15-
36Philippines, The0.2Tidak ada0.215% *260.1510% *530.15-
37Poland0.1Ya0.1510% *270.1-0.15-
38Portugal0.1Ya0.10.10.1-0.1-
39Qatar0.1Ya0.110% *100.1-0.05-
40Romania12,50%Tidak ada0.1512,5% *2812,50%-12,50%15% *46
41Russia12,50%Ya0.150.150.15-0.15-
42Saudi Arabia 8Tidak adaTidak adaTidak adaTidak adaN/AN/AN/AN/A
43SeychellesTidak adaTidak ada0.10.10.1-0.1-
44Singapore0.15Ya0.1510% *290.1-0.15-
45Slovak0.1Ya0.10.10.1-0.1510% *47
46South Africa0.1Ya0.1510% *300.1-0.1-
47Spain0.1Ya0.1510% *310.1-0.1-
48Sri Lankasesuai UU domestikTidak ada0.150.150.15-0.15-
49Sudan0.1Ya0.10.10.15-0.1-
50Sweden0.15Ya0.1510% *320.1-0.1510% *48
51Switzerland0.1Ya0.1510% *330.1-0.1-
52Syria0.1Ya0.10.10.1-0.215% *49
53Taiwan0.05Ya0.10.10.1-0.1-
54Thailand 34sesuai UUTidak ada(RI)15%(RI)    15%(RI)  15%0.10.115% *50
domestik(Thai)25%(Thai) 15%(Thai)25%
55Tunisia0.12Ya0.120.120.12-0.15-
56Turkey0.15Ya0.1510% *350.1-0.1-
57U.A.E0.05Tidak0.10.10.05-0.05-
58Ukraine0.1Ya0.1510% *360.1-0.1-
59United Kingdom0.1Tidak0.150.10.10.150.15-
-Renegosiasi0.1Ya0.1510% *370.1-0.1510% *51
60United States0.15Ya0.150.150.15-0.150.1
-Renegosiasi0.1Ya0.1510% *380.1-0.1-
61Uzbekistan0.1Ya0.10.10.1-0.1-
62Venezuela0.1Ya0.1510% *390.1-0.210% *52
63Vietnam0.1Ya0.150.150.15-0.15-

NoKeterangan
1jasa lainnya dalam P3B RI-Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Jerman)
2meliputi jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 P3B RI-Jepang
3jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Luxembourg)
4jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis maupun jasa konsultasi (Pasal 13 P3B RI-Pakistan)
5untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test
6pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3B RI-Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaran bruto (Pasal 13 P3B RI-Swiss)
7dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, ketrampilan, metode atau proses,
namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 15 P3B RI-Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto pembayaran (Pasal 12 P3B RI-Venezuela)
8khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu lintas Internasional
9sepanjang pesanan tersebut mewakili lebih dari 60% peredaran usahanya
10, 14, 15, 17, 19,  21, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 38berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
11, 12, 16, 25, 26, 28, 29, 31berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
13berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
18berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
20berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen dalam jangka waktu 12 bulan segera sebelum akhir masa akuntansi dimana distribusi laba terjadi
23berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
27berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
30berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen
34dalam P3B RI-Thailand, terdapat pembedaan dalam penentuan tarif pajak atas dividen bagi RI dan bagi Thailand, lihat penjelasan
37berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang menguasai pengambilan keputusan langsung atau tidak langsung paling tidak 15% pada perusahaan pembayar dividen
39berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen
40royalti untuk penggunaan dan hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan dan ilmiah, perolehan informasi atau pengetahuan dibidang ilmiah, teknik atau perdagangan
41tarif 10% untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta dibidang kesusasteraan, karya artisik atau ilmiah termasuk film sinematografi, dan film atau pita rekaman untuk penyiaran televisi atau radio
tarif 15% diterapkan atas royalti dari penggunaan atau hak untuk menggunakan, paten, merek dagang, rancangan atau model, rencana, proses atau formula rahasia, atau setiap peralatan industri, perdagangan atau ilmiah;
dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmiah
42terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Perancis, lihat bagian penjelasan
43terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Jerman, lihat bagian penjelasan
44terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Italia, lihat bagian penjelasan
45terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Norwegia, lihat bagian penjelasan
46terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Rumania, lihat bagian penjelasan
47terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Slovak, lihat bagian penjelasan
48terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Swedia, lihat bagian penjelasan
49terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Syria, lihat bagian penjelasan
50terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dan royalti dalam P3B RI-Thailand, lihat bagian penjelasan
51terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Inggris, lihat bagian penjelasan
52terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Amerika Serikat, lihat bagian penjelasan
53terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Philippines