Categories
P3B

Dasar Hukum Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Peraturan yang diciptakan mesti memiliki Dasar Hukum yang kuat. Kalau Dasar Hukumnya lemah, maka tinggal digugat di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dapat seketika meruntuhkan peraturan tersebut. Oleh Karena itu saya coba menjelaskan kepada Sobat Virtual terkait Dasar Hukum dari pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau yang disebut P3B.

Check it out,…

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan negara lain.

Selanjutnya,…

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

kemudian,…

Pasal 32 A UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakkan pajak

Kedudukan P3B bedasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadap Undang-undang domestik. Sehingga, jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang didahulukan adalah ketentuan P3B. Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan, perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 35 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat Pasal 32A dan 35 UU tentang Pajak Penghasilan maka terbitlah Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010
…mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda … diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Yang kemudian terbitlah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Begitulah ceritanya, dari hulu sampai hilir, agar suatu peraturan memiliki Dasar Hukum yang kuat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image