Categories
PPN

Nilai Lain sebagai DPP Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas PPN atas Hasil Pertanian Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Ini merupakan angin segar bagi Wajib Pajak khususnya yang bergerak dalam bidang produk pertanian. Dimana munculnya peraturan tersebut memberikan pilihan kepada Wajib […]

Categories
PPN

Penyerahan Nilai Lain kepada Pemungut

PT LaMegogo merupakan rekanan Kementerian Keuangan dalam layanan jasa pengiriman barang. Ketika PT Lamegogo menerbitkan faktur atas tagihan, Kode Faktur yang diterbitkan ‘02’ atau ‘04’? Dalam Lampiran III Bagian A Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 menyatakan Kode faktur pajak ‘04’ digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya […]

Categories
PPN

Jasa Keagamaan yang tidak Dikenai PPN

Sempat menjadi perdebatan dikalangan praktisi perpajakan terkait ibadah haji atau umroh apakah dikenai PPN atau tidak? Hal ini tentu saja memberatkan pengusaha yang bergerak dalam usaha jasa pengurusan ibadah haji atau umroh apabila wajib memungut PPN atas Jasa Transportasi dan Akomodasi yang diberikan. Dan tentu saja ini akan berakhir dengan meningkatnya biaya untuk melaksanakan ibadah […]

Categories
PPN

Kode Faktur Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Lampiran III 01 untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. 02 untuk penyerahan BKP dan/ […]

Categories
PPN

Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN

PMK -116/PMK.010/2017 yang kemudian dicabut dengan terbitnya PMK-99/PMK.010/2020 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai terbit imbas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh: PEMOHON Dolly Hutari P, S.E., (Pemohon I) dan Sutejo (Pemohon II) Kuasa Hukum : Edu Hardi Ginting, S.H. Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., […]