PPh atas Pengembalian Pajak

PENGEMBALIAN PAJAK YANG TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA PADA SAAT MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK, MERUPAKAN OBJEK PAJAK

Sebagai contoh:Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan sebelumnya dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi WP Badan, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Klausul lain yang harus diperhatikan:

  • Restitusi PPh Badan dan Restitusi PPN yang diterima oleh WP bukan merupakan penghasilan menurut fiskal (bukan objek PPh).
  • Namun imbalan bunga yang diterima oleh WP berkenaan dengan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat ada Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, merupakan objek PPh.

Pajak Penghasilan atas Hibah, Bantuan dan Sumbangan

PMK NO. 245/PMK.03/2008

TENTANG BADAN-BADAN DAN ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN DAN SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK PENGHASILAN.

Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:

  • Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
  • Badan keagamaan;
  • Badan pendidikan;
  • Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil

dikecualikan dari obyek pajak penghasilanContinue reading

Pajak atas Hadiah

Pajak atas Hadiah

Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas Penghasilan berupa Hadiah

Jenis Hadiah

Ketentuan Perpajakan

Tarif

Hadiah Undian PPh pasal 4 ayat (2)

25%

Hadiah sehubungan dengan kegiatan perlombaan Penerima Orang Pribadi Dalam Negeri:
PPh Pasal 21

Tarif Pasal 17 UU PPh x Nilai Bruto

Penerima Badan :
PPh Pasal 23

15%

Penerima Subjek Pajak Luar Negeri :
PPh Pasal 26

20%

Hadiah Langsung Per-11/PJ/2015 Tidak dipotong, tetapi dilaporkan sebagai Obejak Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan

 

 

 

 

 

 

 

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan berdasarkan

Pasal 4 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

  1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  3. laba usaha;
  4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
  5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  14. premi asuransi;
  15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  19. surplus Bank Indonesia.

Angsuran PPh 25 Wajib Pajak Baru

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). (Pasal 2 ayat (1) PMK-255/PMK.03/2008)

Contoh

PT. Ahlipajak terdaftar tanggal 1 Februari 2018. Peredaran atau penerimaan bruto menurut pembukuan dalam bulan Februari 2018 sebesar Rp. 100.000.000 dan penghasilan neto (laba fiskal) dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp. 30.000.000,00. Besarnya PPh pasal 25 bulan Februari 2018 sebagai berikut :

 

Penghasilan neto/laba fiskal 2-2018 = 30.000.000
Penghasilan neto disetahunkan (12×30.000.000) = 360.000.000
PPh terutang ((50%x25%)x360.000.000) = 45.000.000
Angsuran PPh 2-2010 ((1/12)x45.000.000) = 3.750.000

 

Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan Harta Berwujud

Diatur dalam PMK 96/PMK.03/2009

Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa masa manfaat yang sesungguhnya dari suatu harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam semua Lampiran PMK-96/PMK.03/2009, Wajib Pajak dapat memperoleh penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya. (Pasal 2 ayat (1) PER-20/PJ/2014)

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan UU NO.36 TAHUN 2008 adalah :

garis lurus atau straight-line method (pasal 11 ayat 1)

saldo menurun atau declining balance method (pasal 11 ayat 2)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut (Penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. ( PER-10/PJ/2014)

 

Amortisasi

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 11A ayat (1a) UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial. (Pasal 1 PMK-248/PMK.03/2008)

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan UU PPh (Pasal 11A Ayat (3) UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. (Pasal 11A Ayat (4) UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun. (Penjelasan Pasal 11A Ayat (5) UU Nomor 36 TAHUN 2008)

Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) diatur dalam KMK-521/KMK.04/2000

 

Software Komputer

Aplikasi Umum

Dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya pada bulan pengeluaran (Pasal 3 ayat (1) KEP-316/PJ./2002)

Jika program aplikasi umum tersebut diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, maka pembebanannya sudah termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut (Kelompok-1)  (Pasal 3 ayat (2) KEP-316/PJ./2002)

Aplikasi Khusus

Pembebanannya melalui amortisasi harta tak berwujud (kelompok I) (Pasal 3 ayat (3) KEP-316/PJ./2002)

Untuk biaya upgrade program aplikasi khusus,  biaya upgrade tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan masa manfaat baru/penuh terhitung mulai bulan dilakukan upgrade (Pasal 3 ayat (4) KEP-316/PJ./2002)

 

Kendaraan antar Jemput Pegawai

Atas biaya biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II (Pasal 2 ayat (1) KEP-220/PJ./2002)

Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. (Pasal 2 ayat (2) KEP-220/PJ./2002)

Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar. (angka 2 SE-09/PJ.42/2002)

 

Kendaraan karena jabatan tertentu

Pasal 3 KEP-220/PJ./2002

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap Kelompok II, dan

Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenisnya,  yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar. (angka 2 SE-09/PJ.42/2002)

 

Hand Phone karena jabatan tertentu

Hand Phone (Telepon seluler), Pager yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya :

Atas biaya perolehan atau pembelian, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I (Pasal 1 ayat (1) KEP-220/PJ./2002)

Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan, dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. (Pasal 1 ayat (2) KEP-220/PJ./2002)

 

Bidang usaha tertentu

meliputi:

  1. bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun;
  2. bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih Dari 1 (satu) tahun;
  3. bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 (satu) tahun

(diatur dalam PMK-126/PMK.011/2012, PMK-248/PMK.03/2008 dan PER-21/PJ/2012)

Deductible dan Non Deductible Expense

Deductible Expense

UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

            Pasal 6

  1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
    1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
      1. biaya pembelian bahan;
      2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
      3. bunga, sewa, dan royalti;
      4. biaya perjalanan;
      5. biaya pengolahan limbah;
      6. premi asuransi;
      7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-02/PMK.03/2010);
      8. biaya administrasi; dan
      9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
    2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
    3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
    4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
    5. kerugian selisih kurs mata uang asing ;
    6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
    7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
    8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
      1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
      2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
      3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
      4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK.207/PMK.010/2015);
    9. Sumbangan penanggulangan bencana nasional
    10. Sumbangan penelitian dan pengembangan
    11. Sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial sumbangan fasilitas pendidikan
    12. pembinaan olahraga (PP.93/2010)

 

Undeductible Expense

UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 9

  1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
    1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
    2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
    3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
      1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
      2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
      3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
      4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
      5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
      6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (81/PMK.03/2009);
    4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
    5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu (Per-51/PJ/2009, Per-41/PJ/2013) dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (83/PMK.03/2009);
    6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Psl 8, PP-94/2010) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
    7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia (Per-11/PJ/2017), yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 60 TAHUN 2010)
    8. Pajak Penghasilan;
    9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
    10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
    11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

 

Ketentuan lain

Biaya Bunga Pinjaman  (SE-46/PJ.4/1995)

Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman    yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

 

Penegasan BPHTB dan PBB dapat dibiayakan (SE-01/PJ.42/2002)

 

Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan (KEP-220/PJ./2002)

Biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebesar 50%. Begitu juga pemeliharaan dan pembelian pulsa.

 

Biaya Entertainment (SE-27/PJ.22/1986)

Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan            (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).

 

Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer (KEP-316/PJ./2002)

Biaya Perolehan dan Upgrade:

software umum diakui pada saat pengeluaran,

software khusus dikapitalisasi sebagai intangible asset keompok I dan diamortisasi selama 4 tahun.

 

Fasilitas Kesehatan (S-1821/PJ.21/1985)

Di Klinik perusahaan merupakan natura (non deductible-non taxable)

Dalam bentuk tunjangan atau uang pergantian (deductible-taxable)

 

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (Psl 10, PP-94/2010)

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dibiayakan sepanjang:

  • Benar-benar telah dibayar
  • Berkenaan dengan kegiatan mendapat, menagih dan memelihara penghasilan.

Sehubungan dengan memperoleh harta berwujud/ tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan.