Pinjaman Tanpa Bunga

 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

Pasal 12

(1) Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:
a. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
b. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
c. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
d. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.
(2) Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.

 

PPh Final PP 23 Tahun 2018 Resume

YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN KRITERIA WP YANG DIKENAKAN PPH FINAL

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. (Pasal 2 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

    • Yang menjadi objek adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, kecuali: (Pasal 2 ayat (3) PP 23 TAHUN 2018)
      1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi: (Pasal 2 ayat (4) PP 23 TAHUN 2018):
        1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, / PPAT, penilai, dan aktuaris;
        2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
        3. olahragawan;
        4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
        5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
        6. agen iklan;
        7. pengawas atau pengelola proyek;
        8. perantara;
        9. petugas penjaja barang dagangan;
        10. agen asuransi;
        11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
        • contoh: Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) PP 23 TAHUN 2018)
          • Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
          • Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
      1. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
      2. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
      3. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG DIKENAKAN PPh FINAL

  1. WP Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)
    1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
    2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas
    • yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
      • penjelasan terkait peredaran bruto :
        • Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
          • Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
            1. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
            2. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
            • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.
  1. Tidak termasuk kategori WP Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah (Pasal 3 ayat (2) PP 23 TAHUN 2018)
    1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
      • Catatan : Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan untuk Tahun Pajak – Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 TAHUN 2018 ini.
    2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
    3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
      1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya;
    4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

TATA CARA PEMBERITAHUAN (Pasal 3 PMK-99/PMK.03/2018)

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
    1. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
    2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
    3. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya, Namun bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019: dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri 

TARIF, PELUNASAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

  • Besarnya tarif PPh yang bersifat final adalah 0,5% (nol koma lima persen). (Pasal 2 ayat (2) PP 23 TAHUN 2018)
    • DPP yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. (Pasal 6 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)
      • Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. (Pasal 6 ayat (2) PP 23 TAHUN 2018)
    • PPh terutang = tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Pasal 6 ayat (3) PP 23 TAHUN 2018)
    • Ketentuan Terkait Peredaran Bruto:
      1. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. (Pasal 7 ayat (1) PP 23 TAHUN 2018)
      2. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak – Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Pasal 7 ayat (2) PP 23 TAHUN 2018)
  • CARA PELUNASAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

    1. CARA PELUNASAN
      1. Setor Sendiri
        • Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 4 ayat 2 dan 3 PMK-99/PMK.03/2018)
      2. Dipungut atau Dipotong
        • Pemotong atau Pemungut Pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 TAHUN 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 4 ayat 7 PMK-99/PMK.03/2018)
        • dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
        • Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak. Catatan: Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi: (Pasal 4 ayat 8 PMK-99/PMK.03/2018)
          1. impor; atau
          2. pembelian barang.
            • dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
        • Waktu Penyetoran: Pajak yang telah dipotong atau dipungut disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. (Pasal 4 ayat 8 PMK-99/PMK.03/2018)
    2. CARA PEMBAYARAN
      1. Menggunakan SSP:
        1. Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan
        2. Kode Jenis Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)
      2. Bila melalui ATM, ketentuannya : PER-37/PJ/2013
        1. Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (bisa melalui ATM pada Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA (S-1737/PJ.09/2013))
        2. Penyetoran ini dilakukan dengan memasukkan NPWP, Masa Pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar.
        3. Atas penyetoran ini, Wajib Pajak menerima BPN dalam bentuk cetakan struk ATM.
        4. Dalam hal terdapat kendala pada mesin ATM sehingga BPN tidak dapat tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, Wajib Pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang Bank Persepsi terdekat.
        5. Prosedur cetak ulang BPN disesuaikan dengan prosedur pada Bank Persepsi yang bersangkutan.
        6. BPN  termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
        7. Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.
        8. BPN setidak-tidaknya mencantumkan elernen-elemen sebagai berikut:
          1.  Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
          2. Nomor Transaksi Bank (NTB);
          3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
          4. Nama Wajib Pajak;
          5. Kode Akun Pajak;
          6. Kode Jenis Setoran;
          7. Masa Pajak;
          8. Tahun Pajak;
          9. Tanggal transaksi; dan
          10. Jumlah nominal pembayaran.
            • Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM ini diadministrasikan sebagai penerimaan Negara dengan :
              1. Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan
              2. Kode Jenis Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)
    3. CARA PELAPORAN
      • Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 4 ayat 4 PMK-99/PMK.03/2018) Catatan:
        1. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. (Pasal 4 ayat 5 PMK-99/PMK.03/2018)
        2. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa. (Pasal 4 ayat 6 PMK-99/PMK.03/2018)
      • Pemotong atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong atau Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

SURAT KETERANGAN

  1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Surat Keterangan
    • Permohonan Surat Keterangan oleh Wajib Pajak dapat disampaikan melalui: (Pasal 5 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
      2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
      3. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    • Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut: (Pasal 5 ayat 2 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
      2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan
      3. memenuhi kriteria Subjek Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP 23 TAHUN 2018
      • Catatan: Kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh ditiadakan untuk: (Pasal 5 ayat 3 PMK-99/PMK.03/2018)
        1. Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau
        2. Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir.
    • Atas permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan: (Pasal 6 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. Surat Keterangan; atau
      2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan.
      • Catatan:
        1. Dalam hal jangka waktu telah terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu permohonan (paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima) terlewati.
        2. Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan surat penolakan, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan sepanjang memenuhi persyaratan.
  1. Jangka Waktu Surat Keterangan
    • Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan: (Pasal 5 ayat a PP 23 TAHUN 2018 jo Pasal 7 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
      2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
      3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
      • Catatan: Jangka Waktu Surat Keterangan dihitung sejak: (Pasal 5 ayat b PP 23 TAHUN 2018 jo Pasal 7 PMK-99/PMK.03/2018)
        1. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 TAHUN 2018 (sejak 1 Juli 2018), atau
        2. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 TAHUN 2018 (sejak 1 Juli 2018).
    • Pengecualian jangka waktu berlakunya Surat Keterangan: (Pasal 7 PMK-99/PMK.03/2018)
      1. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (didalam Lampiran PMK-99/PMK.03/2018 Huruf C bagian petunjuk pengisian ); dan/atau
      2. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 TAHUN 2018.
    • Catatan: untuk Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum PP 23 TAHUN 2018 berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP Nomor 46 TAHUN 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan PP 23 TAHUN 2018 jangka waktu pada Surat Keterangan diisi akhir Tahun Pajak 2018 (Lampiran Huruf C PMK-99/PMK.03/2018)
  1. Pembatalan Surat Keterangan
    • Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan pembatalan atau pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan dalam hal berdasarkan penelitian ditemukan data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai PP 23 TAHUN 2018. (Pasal 8 ayat 1 PMK-99/PMK.03/2018)

KETENTUAN TAMBAHAN

Angsuran PPh Pasal 25 (Pasal 9 PMK-99/PMK.03/2018)

  • Bagi Wajib Pajak yang:
    1. memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
    2. peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau
    3. telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP 23 TAHUN 2018
    • wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.
  • Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:
    1. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan
      • Catatan: yang dimaksud Wajib Pajak Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
    2. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru,
    • sesuai ketentuan dalam PMK-208/PMK.03/2009 tentang perubahan PMK-255/PMK.03/2008 tentang penghitungan besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

 

Pajak Penghasilan Pasal 22

34/PMK.010/2017 stdd 110/PMK.010/2018

Impor

Dipungut oleh Bea cukai dari nilai impor (CIF + BM)
Barang tertentu : 10%
Barang tertentu lainnya : 7,5%
kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5%

Selain diatas
dengan API : 2,5%
Tanpa API : 7,5%

barang yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang

Ekspor

komoditas tambang batubara, mineral logam dan bukan logam : 1,5%

Pembelian dalam negeri

Oleh Pemerintah dan BUMN  : 1,5%
Pembelian batubara, mineral, dari badan/OP pemilik izin : 1,5%
Badan usaha industri & Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh KPP, untuk pembelian bahan-bahan keperluan industri dari pedagang pengumpul : 0,25%

Penjualan

BBM: SPBU Swasta  & Non SPBU : 0.3% x penjualan
             SPBU Pertamina : 0.25 % x penjualan
Gas : 0,3% x penjualan
Pelumas : 0,3% x penjualan
Kertas : 0,1% x DPP PPN
Semen : 0,25% x DPP PPN
Kendaraan Bermotor Beroda 2 / lebih : 0,45% x DPP PPN
Baja : 0,3% x DPP PPN
Obat-obatan: 0.3% x DPP PPN
Emas batangan oleh produsen emas batangan: 0.45% (dari harga jual)

Barang Sangat Mewah (5%)

PMK 253/PMK.03/2008 & SE 13/PJ/2009
  1. Pesawat Udara Pribadi dengan harga Jual > Rp.20 M
  2. Kapal Pesiar dengan harga jual > Rp.10 M
  3. Rumah dan tanahnya dengan harga jual > Rp.10 M dan luas bangunan > 500 M2
  4. Apartement & Kondominium dengan harga jual > Rp.10 M dan luas bangunan > 400 M2
  5. Kend. Bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang (sedan, jeep, SUV, MPV,minibus)  dengan harga jual > Rp.5 M dan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Tidak punya NPWP tariff 100% lebih tinggi

 

 

 

 

 

 

Pajak Penghasilan Pasal 21

PASCA TERBITNYA PER-16/PJ/2016
PMK 101/PMK.10/2016  TENTANG PENYESUAIAN PTKP
PMK 102/PMK.010/2016 TENTANG PTKP HARIAN
PMK 252/PMK.03/2008 PEMOTONGAN PPH OP

PTKP Setahun
OP : Rp 5,400,000
Kawin : Rp 4,500,000
Tanggungan :   Rp 4,500,000 (maks 3)
Ditentukan diawal tahun

Tarif Pajak Penghasilan Final

Tarif Pajak penghasilan Final

No Jenis Penghasilan Tarif
1 Bunga deposito, tabungan, & diskonto SBI
(PP 131/2000)
20%
2 Hadiah Undian
(PP 132/2000)
25%
3 Bunga simpanan Koperasi
(PP 112/2010)
  • 0% (s.d Rp 240.000)
  • 10% (> Rp 240.000)
4 Bunga Obligasi
(PP 16/2009)
Bunga Obligasi
-15% (WP DN dan BUT)
-20%/tarif P3B (WP LN)
diskonto dari Obligasi dengan kupon
-15% (WP DN dan BUT)
-20%/tarif P3B (WP LN)
diskonto dari Obligasi tanpa bunga
>15% (WP DN dan BUT)
>20%/tarif P3B (WP LN)
bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
>0% 2009 – 2010
>5% 2011 – 2013
>15% 2014
5 Penjualan Saham di Bursa Efek
(PP 14/1997)
0,1%
0,5% tambahan untuk saham pendiri
6 Pengalihan Tanah dan atau bangunan
(PP 34/2016)
2,5%
7 Persewaan Tanah atau Bangunan
(PP 34/ 2017)
10%
8 Jasa Konstruksi

(PP40/2009
jo
PP 51/2008)

  • Pelaksana 2% (kualifikasi us. kecil)
  • Pelaksana 4% (tidak memiliki kualifikasi usaha)
  • Pelaksana 3% (untuk selain a dan b)
  • Perencana/Pengawas 4% (memiliki kualifikasi usaha)
  • Perencana/Pengawas 6% (tidak memiliki kualifikasi usaha)

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Pajak Penghasilan Final

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan

  1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  2. penghasilan berupa hadiah undian;
  3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  5. penghasilan tertentu lainnya

tarif pajak penghasilan final