Pajak Penghasilan Pasal 22

34/PMK.010/2017 stdd 110/PMK.010/2018

Impor

Dipungut oleh Bea cukai dari nilai impor (CIF + BM)
Barang tertentu : 10%
Barang tertentu lainnya : 7,5%
kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5%

Selain diatas
dengan API : 2,5%
Tanpa API : 7,5%

barang yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang

Ekspor

komoditas tambang batubara, mineral logam dan bukan logam : 1,5%

Pembelian dalam negeri

Oleh Pemerintah dan BUMN  : 1,5%
Pembelian batubara, mineral, dari badan/OP pemilik izin : 1,5%
Badan usaha industri & Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh KPP, untuk pembelian bahan-bahan keperluan industri dari pedagang pengumpul : 0,25%

Penjualan

BBM: SPBU Swasta  & Non SPBU : 0.3% x penjualan
             SPBU Pertamina : 0.25 % x penjualan
Gas : 0,3% x penjualan
Pelumas : 0,3% x penjualan
Kertas : 0,1% x DPP PPN
Semen : 0,25% x DPP PPN
Kendaraan Bermotor Beroda 2 / lebih : 0,45% x DPP PPN
Baja : 0,3% x DPP PPN
Obat-obatan: 0.3% x DPP PPN
Emas batangan oleh produsen emas batangan: 0.45% (dari harga jual)

Barang Sangat Mewah (5%)

PMK 253/PMK.03/2008 & SE 13/PJ/2009
  1. Pesawat Udara Pribadi dengan harga Jual > Rp.20 M
  2. Kapal Pesiar dengan harga jual > Rp.10 M
  3. Rumah dan tanahnya dengan harga jual > Rp.10 M dan luas bangunan > 500 M2
  4. Apartement & Kondominium dengan harga jual > Rp.10 M dan luas bangunan > 400 M2
  5. Kend. Bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang (sedan, jeep, SUV, MPV,minibus)  dengan harga jual > Rp.5 M dan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Tidak punya NPWP tariff 100% lebih tinggi

 

 

 

 

 

 

Pajak Penghasilan Pasal 21

PASCA TERBITNYA PER-16/PJ/2016
PMK 101/PMK.10/2016  TENTANG PENYESUAIAN PTKP
PMK 102/PMK.010/2016 TENTANG PTKP HARIAN
PMK 252/PMK.03/2008 PEMOTONGAN PPH OP

PTKP Setahun
OP : Rp 5,400,000
Kawin : Rp 4,500,000
Tanggungan :   Rp 4,500,000 (maks 3)
Ditentukan diawal tahun

Tarif Pajak Penghasilan Final

 

No Jenis Penghasilan Tarif
1 Bunga deposito, tabungan, & diskonto SBI
(PP 131/2000)
20%
2 Hadiah Undian
(PP 132/2000)
25%
3 Bunga simpanan Koperasi
(PP 112/2010)
  • 0% (s.d Rp 240.000)
  • 10% (> Rp 240.000)
4 Bunga Obligasi
(PP 16/2009)
Bunga Obligasi
-15% (WP DN dan BUT)
-20%/tarif P3B (WP LN)
diskonto dari Obligasi dengan kupon
-15% (WP DN dan BUT)
-20%/tarif P3B (WP LN)
diskonto dari Obligasi tanpa bunga
>15% (WP DN dan BUT)
>20%/tarif P3B (WP LN)
bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
>0% 2009 – 2010
>5% 2011 – 2013
>15% 2014
5 Penjualan Saham di Bursa Efek
(PP 14/1997)
0,1%
0,5% tambahan untuk saham pendiri
6 Pengalihan Tanah dan atau bangunan
(PP 34/2016)
2,5%
7 Persewaan Tanah atau Bangunan
(PP 5/ 2002)
10%
8 Jasa Konstruksi

(PP40/2009
jo
PP 51/2008)

  • Pelaksana 2% (kualifikasi us. kecil)
  • Pelaksana 4% (tidak memiliki kualifikasi usaha)
  • Pelaksana 3% (untuk selain a dan b)
  • Perencana/Pengawas 4% (memiliki kualifikasi usaha)
  • Perencana/Pengawas 6% (tidak memiliki kualifikasi usaha)

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Pajak Penghasilan Final

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan

  1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  2. penghasilan berupa hadiah undian;
  3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  5. penghasilan tertentu lainnya

tarif pajak penghasilan final

Pajak Penghasilan atas Deviden

Pajak Penghasilan atas Deviden

Penjelasan Pasal 4 ayat (1g) Undang-undang PPh, yang termasuk deviden adalah:

  1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
  4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
  5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

 

Untuk pemahaman yang komprehensif, perlu diketahui bahwa tidak semua dividen merupakan objek PPh. Dividen yang bukan objek PPh dapat dilihat pada Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh yaitu:

  1. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat kumulatif:
    1. dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak;
    2. dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen),
    3. dan penerima dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang berasal dari penyertaan tersebut
  2. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi

 

Tarif PPh atas Deviden jika diterima oleh

Orang Pribadi                         : 10% PPh Pasal 4 ayat (2) Final

Badan                                         : 15% PPh Pasal 23

Subjek Pajak Luar Negeri : 20% (tergantung ada / tidak Tax Treaty)

 

PPh atas Pengembalian Pajak

PENGEMBALIAN PAJAK YANG TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA PADA SAAT MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK, MERUPAKAN OBJEK PAJAK

Sebagai contoh:Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan sebelumnya dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi WP Badan, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Klausul lain yang harus diperhatikan:

  • Restitusi PPh Badan dan Restitusi PPN yang diterima oleh WP bukan merupakan penghasilan menurut fiskal (bukan objek PPh).
  • Namun imbalan bunga yang diterima oleh WP berkenaan dengan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat ada Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, merupakan objek PPh.

Pajak Penghasilan atas Hibah, Bantuan dan Sumbangan

PMK NO. 245/PMK.03/2008

TENTANG BADAN-BADAN DAN ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN DAN SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK PENGHASILAN.

Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:

  • Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
  • Badan keagamaan;
  • Badan pendidikan;
  • Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil

dikecualikan dari obyek pajak penghasilanContinue reading