Dasar Hukum Pasal 4 ayt (3f) UU No 7 Tahun 1983 sttd UU No 11 Tahun 2020 PP-94/2010 stdtd PP-9/2021 PMK-18/PMK.03/2021 Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah: Dividen dengan ketentuan: Dividen berasal dari Dalam Negeri diperoleh oleh: Orang Pribadi (Diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu tertentu) Badan (tidak ada syarat) Dividen berasal dari luar negeri: […]
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan: Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam hal ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dari pengenaan biaya bunga atas hutang yang dimiliki perusahaan, yang nantinya akan meminimalisir Penghasilan Kena […]
Hallo sobat virtual,… Hal ini sering saya temui di lapangan. Contoh nih.. Tahun Pajak 2019 Wajib Pajak memakai tarif PP 23 Tahun 2018 (0.5% dari omset) untuk tarif Pajak Penghasilan Badan. Dalam SPT Tahun Pajak 2019 diketahui omset sudah diatas Rp 4,8 Miliar. Hal tersebut berarti Wajib Pajak tidak dapat lagi memakai fasilitas PP 23 […]
Hallo Sobat Virtual,… Pinjaman Tanpa Bunga merupakan hal yang kontradiktif. Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 mengijinkan Transaksi hubungan istimewa khusunya pinjaman tanpa bunga, yang tentu hal ini bertentangan dengan […]
Yang Dikenakan PPh Final dan Kriteria Wajib Pajak (WP) yang Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final, adalah: Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. (Pasal 2 ayat (1) PP 23 Tahun 2018) Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Yang […]