Tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

NONEGARABRANCH PROFIT TAX DIVIDEN BUNGA & ROYALTI   
Tarif BPTPengecualian untuk perusahaan Kontrak Bagi Hasil (KBH)DIVIDENBUNGAROYALTI
PORTFOLIOPENYERTAAN LANGSUNGUmumKhususUmumKhusus
1Algeria0.1Tidak ada0.150.150.15-0.15-
2Australia0.15Ya0.150.150.1-0.1510% *40
3Austria0.12Ya0.1510% *100.1-0.1-
4Bangladesh0.1Ya0.1510% *100.1-0.1-
5Belgium0.15Tidak0.150.150.1-0.1-
6Brunei Darussalam0.1Ya0.150.150.15-0.15-
7Bulgaria0.15Ya0.150.150.1-0.1-
8Canada0.15Ya0.150.150.15-0.15-
9Czech12,50%Ya0.1510% *1312,50%-12,50%-
10China0.1Tidak ada0.10.10.1-0.1-
11Denmark0.15Ya0.210% *140.1-0.15-
12Egypt0.15Ya0.150.150.15-0.15-
13Finland0.15Ya0.1510% *150.1-0.1510% *41
14France0.1Tidak0.1510% *160.1510% *420.1-
15Germany0.1Tidak0.1510% *170.1-0.1510%*43
16Hongkong0.05ya0.10.050.1-0.05-
17HungaryTidak adaTidak ada0.150.150.15-0.15-
18India0.1Ya0.1510% *180.1-0.15-
19Italy0.12Ya0.1510% *190.1-0.1510%* 44
20Iran0.07Tidak ada0.070.070.1-0.12-
21Japan0.1Ya0.1510% *200.1-0.1-
22JordanTidak adaTidak ada0.10.10.1-0.1-
23Korea Selatan 0.1Ya0.1510% *210.1-0.15-
24Korea Utara 0.1Tidak ada0.10.10.1-0.1-
25Kroasia0.1ya0.10.10.1-0.1-
26Kuwait0.1Ya0.10.10.05-0.2-
27Luxembourg 230.1Ya0.1510% *220.1-12,50%
28Malaysia0.125Ya0.10.10.1-0.1-
29Maroko0.1Ya0.10.10.1-0.1-
30Mexico0.1Ya0.10.10.1-0.1-
31Mongolia0.1Ya0.10.10.1-0.1-
32Netherlands0.09Tidak0.150.10.1-0.2-
-Renegosiasi0.09Tidak0.1510% *240.1-0.1-
-Renegosiasi II [2]10%Tidak Ada
33New ZealandTidak adaTidak ada0.150.150.1-0.15-
34Norway0.15Ya0.150.150.1-0.1510% *45
35Pakistan0.1Tidak ada0.1510% *250.15-0.15-
36Philippines, The0.2Tidak ada0.215% *260.1510% *530.15-
37Poland0.1Ya0.1510% *270.1-0.15-
38Portugal0.1Ya0.10.10.1-0.1-
39Qatar0.1Ya0.110% *100.1-0.05-
40Romania12,50%Tidak ada0.1512,5% *2812,50%-12,50%15% *46
41Russia12,50%Ya0.150.150.15-0.15-
42Saudi Arabia 8Tidak adaTidak adaTidak adaTidak adaN/AN/AN/AN/A
43SeychellesTidak adaTidak ada0.10.10.1-0.1-
44Singapore0.15Ya0.1510% *290.1-0.15-
45Slovak0.1Ya0.10.10.1-0.1510% *47
46South Africa0.1Ya0.1510% *300.1-0.1-
47Spain0.1Ya0.1510% *310.1-0.1-
48Sri Lankasesuai UU domestikTidak ada0.150.150.15-0.15-
49Sudan0.1Ya0.10.10.15-0.1-
50Sweden0.15Ya0.1510% *320.1-0.1510% *48
51Switzerland0.1Ya0.1510% *330.1-0.1-
52Syria0.1Ya0.10.10.1-0.215% *49
53Taiwan0.05Ya0.10.10.1-0.1-
54Thailand 34sesuai UUTidak ada(RI)15%(RI)    15%(RI)  15%0.10.115% *50
domestik(Thai)25%(Thai) 15%(Thai)25%
55Tunisia0.12Ya0.120.120.12-0.15-
56Turkey0.15Ya0.1510% *350.1-0.1-
57U.A.E0.05Tidak0.10.10.05-0.05-
58Ukraine0.1Ya0.1510% *360.1-0.1-
59United Kingdom0.1Tidak0.150.10.10.150.15-
-Renegosiasi0.1Ya0.1510% *370.1-0.1510% *51
60United States0.15Ya0.150.150.15-0.150.1
-Renegosiasi0.1Ya0.1510% *380.1-0.1-
61Uzbekistan0.1Ya0.10.10.1-0.1-
62Venezuela0.1Ya0.1510% *390.1-0.210% *52
63Vietnam0.1Ya0.150.150.15-0.15-

NoKeterangan
1jasa lainnya dalam P3B RI-Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Jerman)
2meliputi jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 P3B RI-Jepang
3jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Luxembourg)
4jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis maupun jasa konsultasi (Pasal 13 P3B RI-Pakistan)
5untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test
6pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3B RI-Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaran bruto (Pasal 13 P3B RI-Swiss)
7dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, ketrampilan, metode atau proses,
namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 15 P3B RI-Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto pembayaran (Pasal 12 P3B RI-Venezuela)
8khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu lintas Internasional
9sepanjang pesanan tersebut mewakili lebih dari 60% peredaran usahanya
10, 14, 15, 17, 19,  21, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 38berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
11, 12, 16, 25, 26, 28, 29, 31berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
13berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
18berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen
20berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen dalam jangka waktu 12 bulan segera sebelum akhir masa akuntansi dimana distribusi laba terjadi
23berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
27berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen
30berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen
34dalam P3B RI-Thailand, terdapat pembedaan dalam penentuan tarif pajak atas dividen bagi RI dan bagi Thailand, lihat penjelasan
37berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang menguasai pengambilan keputusan langsung atau tidak langsung paling tidak 15% pada perusahaan pembayar dividen
39berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen
40royalti untuk penggunaan dan hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan dan ilmiah, perolehan informasi atau pengetahuan dibidang ilmiah, teknik atau perdagangan
41tarif 10% untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta dibidang kesusasteraan, karya artisik atau ilmiah termasuk film sinematografi, dan film atau pita rekaman untuk penyiaran televisi atau radio
tarif 15% diterapkan atas royalti dari penggunaan atau hak untuk menggunakan, paten, merek dagang, rancangan atau model, rencana, proses atau formula rahasia, atau setiap peralatan industri, perdagangan atau ilmiah;
dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmiah
42terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Perancis, lihat bagian penjelasan
43terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Jerman, lihat bagian penjelasan
44terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Italia, lihat bagian penjelasan
45terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Norwegia, lihat bagian penjelasan
46terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Rumania, lihat bagian penjelasan
47terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Slovak, lihat bagian penjelasan
48terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Swedia, lihat bagian penjelasan
49terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Syria, lihat bagian penjelasan
50terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dan royalti dalam P3B RI-Thailand, lihat bagian penjelasan
51terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Inggris, lihat bagian penjelasan
52terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Amerika Serikat, lihat bagian penjelasan
53terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Philippines

Time Test Negara Anggota P3B

NO .NEGARA  TE S WAKTU  
KONSTRUKSIINSTALASIPERAKITANKEGIATAN JASA LAINNYA
1ALGERIA 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan /12 bulan
2AUSTRALIA 120 hari 120 hari12 0 hari 120 hari 120 har i /12 bulan
3AUSTRIA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan /12 bulan
4BANGLADESH 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 91 har /12 bulan
5BELGIUM 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hari / 12 bulan
6BRUNEI DARUSSALAM 183 hari 3 bulan 3 bulan 183 hari 3 bulan /12 bulan
7BULGARIA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 120 hari/ 12 bulan
8CANADA 120 hari 120 hari 120 hari 120 hari 120 hari/ 12 bulan
9CZECH 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan /12 bulan
10CHINA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 b u lan / 12 bul an
11DENMARK 6 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan 3 bulan /12 bulan
12EGYPT 6 bulan 4 bulan 4 bulan 6 bulan 3 bulan /12 bulan
13FINLAN D 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan /12 bulan
14FRANCE 6 b ulan n/a6 bulan 183 hari/12 bulan 183 hari/12 bulan
15G ERMANY 6 bulan 6 bulan Tidak Ada Tidak Ada 7,5 % * 1
16HUNGARY 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 4 bulan /12 bulan
17INDIA 1 83 ha ri 183 han 1 83 har i 1 83 h ari 91 hari /12 bulan
18IRAN 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hari /12 bulan
19ITALY 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan /12 bulan
20JAPAN 6 bulan 6 bulan T idak Ada 6 bulan 6 bulan / tahun pajak *2
21JORDAN 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 1 bulan/12 bulan
22KOREA, REPUBLIC OF 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
23KOREA. DEMOCRATIC12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan/12 bulan
24KUWAIT 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan/12 bulan
25LUXEMBOURG 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 10% *3
26MALAYSIA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
27MEXICO 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 91 hari/12 bulan
26MONGOLIA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
29NETHERLANDS 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
30NEW ZEALAND 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
31NORWAY 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
32PAKISTAN 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 15% *4
33PHILIPPINES, TH E 6 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan 183 hari/12 bulan
34POLAND 183 hari 183 hari 183 hari 183 hart 120 hari/12 bulan
35PORTUGAL 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hari/12 bulan
36QATAR 6 bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 bulan/12 bulan
37ROMANIA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 4 bulan/12 bulan
38RUSSIA 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Tidak ada *5
39SAUDI ARABIA " Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
40SEYCHELLES 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
41SINGAPORE 183 hari 183 hari 183 hari 6 bulan 90 hari/12 bulan
42SLOVAK 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 91 hari/12 bulan
43SOUTH AFRICA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 120 hari/12 bulan
44SPAIN 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari3 bulan/12 bulan
45SRI LANKA 90 hari 90 hari 90 narl 90 hari 90 hari/12 bulan
46SUDAN 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
47SWEDEN 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
46SWITZERLAND 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 5% *6
49SYRIA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hari/12 bulan
50TAIWAN 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 120 hari/12 bulan
51TH AILAND 6 bulan 8 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hari
52TUNISIA 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan/12 bulan
53TURKEY 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hari/12 bulan
54U.A.E 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan
55UKRAINE 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 4 bulan/12 bulan
56UNITED KINGDOM 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 91 hari/12 bulan
57UNITED STATES 120 hari 120 hari 120 hari 120 hari 120 haril12 bulan
58UZBEKISTAN 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan/12 bulan
59VENEZUELA 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 10% *7
60VIETNAM 6 bulan 6 bulan 6 bula n 6 bulan 3 bulan/12 bulan

 

Keterangan (*)

  1. jasa lainnya dalam P3B RI-Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Jerman)
  2. meliputi jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 P3B RI-Jepang
  3. jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Luxembourg)
  4. jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis maupun jasa konsultasi (Pasal 13 P3B RI-Pakistan)
  5. untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test
  6. pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3B RI-Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaran bruto (Pasal 13 P3B RI-Swiss)
  7. dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, ketrampilan, metode atau proses,namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 15 P3B RI-Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto pembayaran (Pasal 12 P3B RI-Venezuela)

Permanent Establishment

Permanent Establishment diterjemahkan sebagai bentuk usaha tetap (BUT). Undang-Undang Pajak Penghasilan mendefinisikan BUT sebagai “kendaraan” Wajib Pajak Luar Negeri untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kalimat lengkapnya seperti ini, 

 “Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia”.

Tetapi dalam konteks tax treatyPermanent Establishment adalah batas kewenangan Indonesia mengenakan pajak. 
Tax treaty biasanya mengatur hak pemajakan dari penghasilan usaha (business profit) sepenuhnya diserahkan kepada negara domisili atau negara dimana Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Pengecualian dari ketentuan tersebut adalah terpenuhi syarat Permanent Establishment sesuai tax treaty.
Jika terpenuhi syarat Permanent Establishment sesuai tax treaty, maka Indonesia berhak mengenakan pajak sesuai tax treaty

Permanent Establishment dikelompokkan ke dalam empat tipe :

1. Aset. 

Permanent Establishment Tipe Aset memiliki ciri fixed place yang dapat dirinci menjadi tiga pengujian [test], yaitu : 

    1. place of business, yaitu tempat atau prasarana seperti tempat manajemen perusahaan, cabang, kantor, pabrik, bengkel dan tambang, sumur minyak atau gas, galian atau tempat lain untuk mengambil sumber daya alam. Tempat tersebut bisa milik sendiri atau hanya sewa. 
    2. fixed, tempat usaha harus bersifat tetap, yaitu harus berada di satu tempat yang bersifat tetap.
    3. doing business through that fixed place, yaitu kegiatan usaha perusahaan tersebut dilakukan melalui tempat tetap tersebut.

Dan syarat fixed place inilah yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan digital.Fixed place menjadi kelemahan tax treaty sejak industri internet berkembang.

2. Aktivitas

Permanent Establishment tipe aktivitas ada dua:

    1. proyek bangunan, konstruksi, perakitan, instalasi, atau aktivitas supervisi (pengawasan) untuk proyek tersebut selama 12 bulan. Ini yang ada di OECD model. Tetapi di UN model time test menjadi 6 bulan saja. 
    2. kegiatan jasa termasuk konsultasi yang dilakukan perusahaan di negara lain selama 6 bulan dalam 12 bulan. Di OECD model jasa ini tidak diatur secara khusus tapi di UN model diatur yaitu di Pasal 5 ayat (3) huruf b. Negara-negara maju berpendirian bahwa jasa teknik dikenakan di negara domisili kecuali melalui agen tidak bebas. Tetapi negara-negara berkembang yang tergabung dalam UN tax experts groupberpendapat bahwa hal ini merugikan mereka sehingga kegiatan pemberian jasa ditetapkan sebagai BUT jika melewati time test

Berbeda dengan proyek fisik diatas, time test jasa tidak perlu terus-menerus. Bisa putus-putus yang penting dalam 12 bulan ada 6 bulan. Pemberian jasa ini bisa dilakukan oleh pegawai perusahaan atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut.
Ada juga tax treaty yang mengatur time test untuk Exploration. Negara yang menyebutkan time test untuk Pengeboran Lepas Pantai (Drilling Rig or Working Ship) adalah Amerika, Australia, Kroasia (120 hari); Hong Kong (183 hari); Sri Lanka (90 hari); dan Cina (6 bulan).

3. Agen

Tidak semua agen merupakan Permanent Establishment. Agen dibagi dua yaitu agen bebas dan agen tidak bebas. Nah, agen yang manjadi Permanent Establishment adalah agen tidak bebas. Bahwa orang atau badan dapat ditetapkan sebagai Permanent Establishment jika melakukan aktivitas melalui agen tidak bebas. 

Agen tidak bebas dapat berupa orang pribadi atau badan menjadi Permanent Establishment dengan syarat :

    1. Bergantung pada perusahaan yang diwakilinya. Artinya selalu mengikuti petunjuk dan intruksi perusahaan yang diwakilinya.
    2. Mempunyai kuasa / kewenangan untuk menandatangani kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut bersifat tetap atau berlangsung terus menerus. Salah satu faktor yang menentukan untuk mengetahui sifat tetap atau terus menerus adalah apakah kegiatan tersebut dari awal mulanya dimaksudkan untuk jangka panjang atau hanya sementara. 
    3. Tidak mempunyai kuasa seperti diatas, tetapi ia mempunyai kebiasaan menyimpan persediaan barang-barang atau barang dagangan dan secara teratur menyerahkan barang-barang tersebut atas nama perusahaan yang diwakilinya.

4. Asuransi 

Ada perbedaan antara OECD model dengan UN model berkaitan dengan Permanent Establishment asuransi.

OECD model menyarankan bahwa perusahaan asuransi dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap jika perusahaan asuransi tersebut memenuhi ketentuan ayat (1) atau ayat (5) yaitu melalui agen tidak bebas.

UN model menyarankan untuk mengatur sendiri tentang batasan Bentuk Usaha Tetap bagi usaha asuransi. UN model mengatur perusahaan asuransi khusus di Pasal 5 ayat (6). Ayat ini mengatur bahwa perusahaan asuransi, kecuali berkenaan dengan reasuransi,dapat dianggap mempunyai Permanent Establishment apabila perusahaan asuransi tersebut mengumpulkan atau menerima premi atau menanggung resiko di negara sumber melalui orang / badan yang bukan agen independent sebagaimana dimaksud ayat (7).

Menurut negara-negara berkembang, agen asuransi biasanya tidak memiliki kuasa untuk menutup kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a OECD model. Jadi, menurut UN model bagi agen perusahaan asuransi syarat Permanent Establishment adalah agen di negara sumber yang bersangkutan mengumpulkan atau menerima premi dan menanggung resiko yang terletak di negara sumber tersebut.

Advanced Pricing Agreement (APA)

Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan/ atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar dimuka para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

Kriteria-kriteria tersebut diantaranya penentuan metode Transfer Pricing dan faktor-faktor yang digunakan dalam analisis asumsi kritikal (critical assumptions). 
Tujuan Kesepakatan Harga Transfer adalah untuk memberikan sarana kepada Wajib Pajak guna menyelesaikan permasalahan Transfer Pricing. Ruang lingkup Kesepakatan Harga Transfer meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa: 

 “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerjasama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.” 

Keuntungan dari Advance Pricing Agreement (APA) selain untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu lagi melakukan koreksi dalam pemeriksaan atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya. 

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak domisili untuk melakukan pembicaraan awal (prelodgement) menggunakan formulir APA-1 dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Tahapan pembahasan APA:

Pembicaraan awal (prelodgement meeting) antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; 

  1. penyampaian permohonan formal Kesepakatan Harga Transfer oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pembicaraan awal;
  2. pembahasan Kesepakatan Harga Transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak;
  3. penerbitan surat Kesepakatan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
  4. pelaksanaan dan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.

Pembahasan APA

Topik yang dibahas dalam APA antara lain:

  1. ruang lingkup transaksi dan Tahun Pajak yang akan dicakup oleh Kesepakatan Harga Transfer;
  2. Analisis Kesebandingan, pemilihan dan penentuan data pembanding;
  3. penentuan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
  4. kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan metode Penentuan Harga Transfer; dan
  5. perlu atau tidaknya diadakan Kesepakatan Harga Transfer dengan negara/jurisdiksi lain.

Dalam hal Wajib Pajak menganggap bahwa Kesepakatan Harga Transfer dapat menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengadakan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) dengan otoritas pajak dari negara/jurisdiksi mitra P3B.

Tindak lanjut pelaksanaan hasil APA

Kesepakatan Harga Transfer dapat diberlakukan untuk Tahun Pajak sebelum Kesepakatan Harga Transfer disepakati sepanjang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak dimaksud belum pernah dilakukan pemeriksaan; belum pernah diajukan keberatan atau banding oleh Wajib Pajak; dan tidak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam pelaksanaan hasil Kesepakatan Harga Transfer, Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan tahunan (annual compliance report) yang menggambarkan kesesuaian pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dalam kegiatan atau usaha Wajib Pajak kepada Kepala KPP Domisili paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Yang didalamnya memuat:

  1. kepatuhan Wajib Pajak menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dalam transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer;
  2. penjelasan rinci mengenai keakuratan dan konsistensi penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
  3. penjelasan rinci mengenai keakuratan faktor-faktor yang mempengaruhi (critical assumptions) penerapan metode Penentuan Harga Transfer.

 

Mutual Agreement Procedures (MAP)

Mutual Agreement Procedure (MAP) merupakan alternatif bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda, atau apabila terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas Negara Mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan asistensi kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai Competent Authority atas sengketa yang timbul dari pemajakan berganda dengan Negara Mitra P3B antara lain berasal dari penyesuaian akibat koreksi Transfer Pricing, permasalahan berkaitan dengan keberadaan BUT (permanent establishment), karakterisasi atas suatu penghasilan, tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dalam P3B.

MAP dilaksanakan dalam hal terdapat :

  1. permintaan yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia;
  2. permintaan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B sehubungan dengan ketentuan non diskrimasi (non-discrimination) dalam P3B yang berlaku;
  3. permintaan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B; atau
  4. hal yang dianggap perlu oleh dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak.

Jangka waktu pengajuan permohonan MAP diatur berdasarkan P3B yang berlaku dengan Negara Mitra.

Permintaan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia

Permintaan untuk melaksanakan MAP yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dilakukan antara lain dalam hal:

  1. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dikenakan pajak atau akan dikenakan pajak karena melakukan praktik Transfer Pricing sehubungan adanya transaksi dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B yang mempunyai Hubungan Istimewa;
  2. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia menganggap bahwa tindakan Negara Mitra P3B mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B sehubungan dengan keberadaan atau penghasilan Bentuk Usaha Tetap yang dimiliki oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia di Negara Mitra P3B;
  3. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia menganggap bahwa tindakan Negara Mitra P3B mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B sehubungan dengan pemotongan pajak di Negara Mitra P3B; atau
  4. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang juga merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B meminta pelaksanaan konsultasi dalam rangka MAP untuk menentukan status dirinya sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dari salah satu negara tersebut.

Permohonan pengajuan MAP sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama, alamat, dan kegiatan usaha Warga Negara Indonesia yang mengajukan permintaan;
  2. tindakan atau pengenaan pajak yang telah dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindakan atau pengenaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B dimaksud kepada warga negaranya sendiri;
  3. Tahun Pajak sehubungan dengan permintaan yang dilakukan;
  4. pihak yang dapat dihubungi oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka tindak lanjut atas permohonan yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan; dan
  5. nama kantor pajak Negara Mitra P3B, jika memungkinkan nama unit vertikal kantor pajak Negara Mitra P3B yang terkait dalam hal diketahui oleh yang bersangkutan.

DJP dapat menolak permohonan Wajib Pajak apabila: 

  1. permintaan disampaikan setelah melewati batas waktu penyampaian sebagaimana diatur dalam P3B yang berlaku dengan Negara Mitra;
  2. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan keberatan dimaksud; atau
  3. Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan Banding dimaksud;

 

Special Purpose Company

Special Purpose Company adalah adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. 

Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. SPC dapat digunakan sebagai suatu saluran (conduit) dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan cara mendirikan perusahaan di salah satu Negara Mitra P3B (treaty shopping). 

Tujuan pembentukan SPC tersebut tidak selalu untuk mendapatkan harga saham atau aktiva di bawah harga pasar, yang paling sering adalah sebagai perusahaan “bentukan” untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Mitra.

Pasal 18 ayat (3b) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan:
 “Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.”

Peraturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 140/PMK/2010 yang menjelaskan bahwa pembelian saham atau aktiva Wajib Pajak badan dalam negeri oleh suatu pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud demikian (special purpose company) dapat ditetapkan sebagai pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. 

Walaupun dilakukan oleh SPC tetapi sebenarnya yang melakukan pembelian dimaksud Wajib Pajak Dalam Negeri sepanjang Wajib Pajak Dalam Negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan (special purpose company); dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga pembelian.

Controlled Foreign Company (CFC)

Controlled Foreign Corporation adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri (offshore company) yang kepemilikannya dikuasai oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. 

CFC dibuat sebagai alat untuk menangguhkan kewajiban pajak atas penghasilan dari operasi perusahaan tersebut dengan cara menangguhkan pendistribusian dividen ke pemegang saham

Untuk menghadapi penghindaran pajak tersebut, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa :

 “Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
    2. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.”

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 256/PMK.03/2008 yang mengatur saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. 

Saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak tersebut adalah ditentukan sebagai berikut:

  1. pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
  2. pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.

Sedangkan besarnya dividen yang wajib dihitung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebesar jumlah dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, kecuali dividen tersebut telah dibagikan oleh perusahaan luar negeri sebelum batas waktu yang ditentukan dalam peraturan dan atas penghasilan tersebut wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak di Surat Pemberitahuan Tahunan PPh-nya untuk tahun pajak dibagikannya dividen tersebut. Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Treaty Shopping dan Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Treaty Shopping adalah salah satu bentuk penyalahgunaan P3B, dimana seseorang bertindak melalui suatu entity di negara mitra lainnya dengan tujuan hanya untuk memanfaatkan keuntungan yang ada dalam P3B, yang sebenarnya tidak dapat dimanfaatkan oleh seseorang tersebut. Entitas tersebut sering disebut perusahaan cangkang atau special porpose vehicle (SPV).Continue reading

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda – P3B (Tax Treaty)

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian pajak antara 2 (dua) negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara yang melakukan perjanjian (both Contracting States). 

Tujuan diadakannya P3B adalah: 

  1. Mencegah terjadinya pemajakan berganda, serta mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion); 
  2. Memberikan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua Negara; 
  3. Peningkatan investasi dan Sumber Daya Manusia; 
  4. Pertukaran informasi melalui Exchange Of Information(EOI) guna mencegah penghindaran pajak; dan 
  5. Penyelesaian sengketa melalui Mutual Agreement Procedure(MAP), dan bantuan dalam penagihan pajak. 

Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasialn menjelaskan bahwa: 

 “Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.” 

Kedudukan P3B adalah lex specialist terhadap Undang-Undang domestik (aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum). Artinya jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik yang bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B. Dalam menentukan hak pemajakan, azas yang digunakan adalah sumber penghasilan, status kewarganegaraan, dan status kependudukan.

Dalam perpajakan internasional, terdapat 3 (tiga) metode hak pemajakan. 

  1. Pertama, pemajakan unilateraldimana hak pemajakan di dalam wilayah kedaulatan Indonesia diatur sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan berlaku bagi seluruh masyarakat atau badan internasional yang ada di wilayah Indonesia. 
  2. Kedua, metode pemajakan bilateral (tax treaty) dimana hak pemajakan diatur melalui perjanjian antara kedua negara yang mengatur hak pemajakan atas penghasilan dan warga negara kedua belah pihak. 
  3. Ketiga, metode pemajakan multilateral(tax convention) yang didasari oleh konvensi internasional dimana ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan negara-negara tersebut. 

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian P3B diantaranya adalah: 

  1. subjek pajak yaitu pengaturan terhadap Subjek Pajak Dalam Negeri, Luar Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); 
  2. objek pajak yaitu antara lain penghasilan atas kegiatan usaha, penghasilan atas penjualan saham dan aset, dividen, bunga, royalti, dan penghasilan atas jasa tertentu; 
  3. jenis pajak, tarif, dan kondisi khusus lainnya yang secara umum menjadi sengketa atau rentan terjadi pemajakan berganda; serta 
  4. prosedur dalam melaksanakan MAP, EOI, dan bantuan penagihan pajak. 

Sedangkan metode penghindaran pajak berganda yang digunakan yaitu dengan pembebasan/pengecualian pajak, kredit pajak, dan metode lainnya seperti pembagian/pengurangan tarif dan pemajakan dengan jumlah tetap. 

Model perjanjian yang digunakan di Indonesia adalah: 

  • Model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Merupakan model P3B untuk negara-negara maju. Model ini mengedepankan asas domisiliNegara yang memberikan jasa atau menanamkan modal. 
  • Model UN (United Nation). Merupakan model P3B untuk negara-negara berkembang. Model ini lebih mengedepankan asas sumberpenghasilan, dimana hak pemajakan berada pada Negara yang memberi penghasilan. 

Kedua model perjanjian diatas adalah dasar dari pembuatan P3B Indonesia dengan negara mitra, namun pada pelaksanaannya, bentuk P3B yang digunakan dibuat berdasarkan kondisi dan kepentingan Indonesia pada saat perjanjian berlangsung. sehingga bentuk P3B Indonesia tidak baku dan merupakan gabungan dari kedua model perjanjian diatas.