Sisa Lebih yang Diterima oleh Badan atau Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan

DEFINISI TERKAIT

  1. Sisa Lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba. (Pasal 1 ayat (2) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 1 PER-44/PJ/2009)
    • SISA LEBIH = SELURUH PENERIMAAN – BIAYA OPERASIONAL SEHARI-HARI
      Dengan kata lain yang dimaksud dengan “Sisa Lebih” disini sama dengan istilah “Keuntungan/Laba” pada badan yang profit oriented  (badan atau lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh profit/laba).
       
  1. Biaya operasional sehari-hari adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha untuk kegiatan Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri. (Pasal 1 angka 2 PER-44/PJ/2009)
     
  2. Badan atau lembaga nirlaba yang diatur dalam ketentuan ini adalah badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. (Pasal 1 ayat (3) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 3 PER-44/PJ/2009)

 

PERLAKUAN PPh ATAS SISA LEBIH

Perlakuan PPh atas Sisa Lebih terbagi menjadi 2, yaitu:

  1. Sisa Lebih dikecualikan sebagai Objek PPh, jika:

Jika Sisa Lebih yang diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut (Pasal 2 ayat (1) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 2 ayat (1) PER-44/PJ/2009).

Yang dimaksud dengan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah: pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi: (Pasal 1 ayat (4)PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 4 PER-44/PJ/2009)

    1. pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
    2. pengadaan sarana dan prasarana kantor. laboratorium dan perpustakaan; atau
    3. pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas, guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal.
  1. Sisa Lebih dapat dikenakan PPh (Objek PPh) jika:
    • Setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh, Badan atau Lembaga Nirlaba tidak menggunakan Sisa Lebih atau masih terdapat Sisa Lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut. (Pasal 6 (1) PER-44/PJ/2009)
    • Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh, terdapat Sisa Lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. (Pasal 6 (2) PER-44/PJ/2009)
    • Apabila Badan atau Lembaga Nirlaba menggunakan Sisa Lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana dan rencana biaya (Pasal 2 ayat (2) PER-44/PJ/2009) dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan laporan (Pasal 5 PER-44/PJ/2009) maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. (Pasal 6 (3) PER-44/PJ/2009)
    • Pengenaan PPh atas sisa lebih yang terutang PPh ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Pasal 6 (4) PER-44/PJ/2009)

  

KEWAJIBAN BAGI BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG MENGGUNAKAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Badan atau Lembaga Nirlaba yang menggunakan Sisa Lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana wajib membuat: (Pasal 5 PER-44/PJ/2009)

  1. Pernyataan bahwa:
    1. Sisa Lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya Sisa Lebih tersebut, dan
    2. Sisa Lebih tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya Sisa Lebih tersebut.

pernyataan ini merupakan Lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh (SPT Tahunan PPh) untuk tahun pajak diperolehnya Sisa Lebih tersebut.

  1. Pencatatan tersendiri atas Sisa Lebih yang diterima dan digunakan setiap tahun; dan
  2. Laporan mengenai penyediaan penggunaan Sisa Lebih dan menyampaikannya kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar, dalam Lampiran SPT Tahunan PPh.

 

KETENTUAN PEMBUKUAN

Bagi Sisa Lebih yang akan dipakai untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan: (Pasal 3 dan Pasal 4 PER-44/PJ/2009)

Sisa Lebih yang diterima/diperoleh yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; (Pasal 3 PER-44/PJ/2009)

Pembukuan atas pengunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dilakukan dengan cara: (Pasal 3 PER-44/PJ/2009)

  • mendebet:
    – akun aktiva; dan
    – akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
       pengembangan
  • mengkredit:
    – kas atau utang; dan
    – akun modal badan atau lembaga nirlaba

Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari Sisa Lebih, tidak boleh dilakukan penyusutan. (Pasal 4 (1) PER-44/PJ/2009)

Apabila pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut ditambahkan ke harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan tersebut. (Pasal 4 (2) PER-44/PJ/2009)

Jika ada biaya bunga atas pinjaman yang terutang atau dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya badan atau lembaga nirlaba. (Pasal 4 (3) PER-44/PJ/2009)

Dalam hal dana pinjaman diterima/diperoleh sebelum diperolehnya Sisa Lebih dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana tersebut. (Pasal 4 (4) PER-44/PJ/2009)

 

 

Aspek Perpajakan atas Yayasan

SE - 34/PJ.4/1995

Penghasilan atas yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang

Pendidikan;

  1. uang pendaftaran dan uang pangkal;
  2. uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
  3. uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/ mahasiswa/ peserta pendidikan;
  4. uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya;
  5. penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;
  6. penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/ pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pelayanan Kesehatan:

  1. uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan;
  2. sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan;
  3. penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi,rontgent, scaning, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya;
  4. uang pemeriksaan kesehatan termasuk "general check up";
  5. penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance dan sebagainya;
  6. penghasilan dari penjualan obat;
  7. penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

SE - 39/PJ.4/1995

Biaya yang dapat dikurangkan:

Bagi Yayasan Pendidikan :

  1. Gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan;
  2. Biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor;
  3. Biaya publikasi/iklan;
  4. Biaya kendaraan;
  5. Biaya kemahasiswaan;
  6. Biaya ujian semester;
  7. Biaya sewa gedung & utilities (listrik, telepon, air);
  8. Biaya laboratorium;
  9. Biaya penyelenggaraan asrama;
  10. Bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya;
  11. Biaya pemeliharaan kampus;
  12. Biaya penyusutan;
  13. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
  14. Biaya penelitian dan pengembangan;
  15. Biaya bea siswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan;
  16. Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga & peraga;
  17. Subsidi/bea siswa bagi siswa yang kurang mampu;
  18. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena.

Bagi Yayasan Rumah Sakit :

  1. Gaji/tunjangan/honorarium perawat/tenaga medis/karyawan;
  2. Biaya umum;
  3. Obat-obatan;
  4. Konsumsi karyawan;
  5. Biaya bunga;
  6. Pemeliharaan kendaraan, inventaris, gedung;
  7. Perlengkapan rumah sakit;
  8. Transportasi;
  9. Biaya penyusutan;
  10. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
  11. Biaya penelitian dan pengembangan;
  12. Biaya bea siswa dan pelatihan karyawan;
  13. Subsidi/biaya pelayanan kesehatan pasien yang kurang mampu.

Agen Travel

Aspek Perpajakan Travel Agent

Travel agent sebagai Wajib Pajak Badan wajib membuat pembukuan yaitu Neraca (Balance Sheet) dan Laba/ Rugi (Income Statement).

Pajak Penghasilan

Untuk Travel Agent yang memiliki omset dibawah Rp 4.8M dapat memilih untuk menggunakan

  1. fasilitas PP 23 Tahun 2019 dengan tarif 0.5% dari Peredaraan bruto atau
  2. tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan

 

Pajak Pertambahan Nilai

PMK 121/ PMK.03/2015 dan SE-18/PJ.3/1989

  1. Paket Wisata
    DPP = 10% x Jumlah Tagihan (komisi + tiket + hotel +akomodasi)- tiket
  2. Voucher Hotel
    DPP = 10% x penjualan voucher hotel
  3. Jasa Keagenan
    DPP= Komisi Agen (yang diterima dari maskapai)

Aspek Perpajakan atas SPBU

Pajak Penghasilan

Atas penjualan hasil produksi pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak dan gas serta pelumas kepada penyalur dan/atau agennya dipungut  dengan tarif (PMK 154/PMK.03/2010):

  1. 0,25% dari penjualan untuk penjualan kepada SPBU Pertamina
  2. 0,3% dari penjualan untuk penjualan kepada SPBU bukan pertamina & Non SPBU
  3. BBG: 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
  4. Pelumas: 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; atas penjualan kepada penyalur/agen bersifat final (PMK-224/PMK.011/2012  Pasal 9 ayat 2).

Soo… Pajak Penghasilan atas SPBU adalah NIHIL….

 

Pajak Pertambahan Nilai

SE-10/PJ.51/1993 menjelaskan bahwa pengusaha yang menjual produk berupa BBM tidak perlu dikukuhkan sebagai PKK. PPN atas pembelian BBM yang dibayarkan oleh SPBU kepada Pertamina dianggap sebagai biaya. Atas penjualan BBM, SPBU tidak lagi memungut PPN kepada konsumen tetapi harga include PPN atau lebih dikenal oleh pengusaha SPBU dengan sebutan PPN Final karena tidak perlu memungut PPN lagi. Berdasarkan aspek khusus tersebut maka SPBU tidak terdapat Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya.