Agen Travel

Aspek Perpajakan Travel Agent

Travel agent sebagai Wajib Pajak Badan wajib membuat pembukuan yaitu Neraca (Balance Sheet) dan Laba/ Rugi (Income Statement).

Pajak Penghasilan

Untuk Travel Agent yang memiliki omset dibawah Rp 4.8M dapat memilih untuk menggunakan

  1. fasilitas PP 23 Tahun 2019 dengan tarif 0.5% dari Peredaraan bruto atau
  2. tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan

 

Pajak Pertambahan Nilai

PMK 121/ PMK.03/2015 dan SE-18/PJ.3/1989

  1. Paket Wisata
    DPP = 10% x Jumlah Tagihan (komisi + tiket + hotel +akomodasi)- tiket
  2. Voucher Hotel
    DPP = 10% x penjualan voucher hotel
  3. Jasa Keagenan
    DPP= Komisi Agen (yang diterima dari maskapai)

Aspek Perpajakan atas SPBU

Pajak Penghasilan

Atas penjualan hasil produksi pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak dan gas serta pelumas kepada penyalur dan/atau agennya dipungut  dengan tarif (PMK 154/PMK.03/2010):

  1. 0,25% dari penjualan untuk penjualan kepada SPBU Pertamina
  2. 0,3% dari penjualan untuk penjualan kepada SPBU bukan pertamina & Non SPBU
  3. BBG: 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
  4. Pelumas: 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; atas penjualan kepada penyalur/agen bersifat final (PMK-224/PMK.011/2012  Pasal 9 ayat 2).

Soo… Pajak Penghasilan atas SPBU adalah NIHIL….

 

Pajak Pertambahan Nilai

SE-10/PJ.51/1993 menjelaskan bahwa pengusaha yang menjual produk berupa BBM tidak perlu dikukuhkan sebagai PKK. PPN atas pembelian BBM yang dibayarkan oleh SPBU kepada Pertamina dianggap sebagai biaya. Atas penjualan BBM, SPBU tidak lagi memungut PPN kepada konsumen tetapi harga include PPN atau lebih dikenal oleh pengusaha SPBU dengan sebutan PPN Final karena tidak perlu memungut PPN lagi. Berdasarkan aspek khusus tersebut maka SPBU tidak terdapat Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya.