Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) yang menggucang dunia, turut merontokkan bisnis dari kelas ikan teri sampai ikan paus. Virus ini juga sukses merontokkan perekonomian Indonesia yang membuat perusahaan banyak yang me-PHK-kan karyawannya. Untuk mengantisipasi rontoknya perekonomian Indonesia yang lebih dalam, sehingga pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan PMK-23/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dengan terbitnya PMK-44/PMK.03/2020 yang diperjelas dengan SE - 29/PJ/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pajak.

Berikut penjelasan secara teknis terkait insentif pajak tersebut, semoga mudah dipahami oleh pembaca.

Wajib Pajak Penerima Insentif

  1. Insentif PPh 21, 22, 25, dan PPN

Mempunyai KLU sesuai lampiran, dengan ketentuan:

    • KLU sesuai SPT 2018, atau
    • KLU berdasarkan MFWP untuk WP terdaftar setelah 2018, instansi pemerintah (PPh 21), atau WP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan (PPN);

Telah ditetapkan sbg perusahaan KITE (ditetapkan melalui KMK); atau

Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

  1. Insentif PPh Final : WP peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/2018

PPh 21

  1. Jenis Insentif: PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pengecualian: Penghasilan yang diterima pegawai berasal dari APBN/APBD (karena sdh DTP)
  2. Kriteria pegawai yang mendapatkan PPh 21 DTP:
    • Punya NPWP
    • Penghasilan Bruto tetap dan teratur pada bulan tsb jika disetahunkan tidak lebih dari Rp200jt (16,6 juta/bulan).
  1. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak Masa Pajak April 2020 (atau masa pajak saat pemberitahuan disampaikan) s.d. Masa Pajak September 2020;
  2. Mekanisme:
    • Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Ka KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, dilampiri: KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
    • Jika tidak memenuhi kriteria, Ka KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP;
    • PPh 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja saat pembayaran penghasilan ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak;
    • Jika SPT Tahunan 2020 pegawai yang menerima insentif berstatus LB, kelebihan tersebut tidak dapat dikembalikan;
    • PPh 21 DTP wajib dibuatkan SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
    • Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dan SSP/kode billing PPh 21 DTP, paling lambat: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 22 Impor

  1. Jenis Insentif: Pembebasan PPh 22 Impor , dengan penerbitan SKB
  2. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak tanggal SKB terbit s.d. 30 September 2020
  3. Mekanisme:
    • WP mengajukan SKB melalui laman www.pajak.go.id, dilampiri: KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
    • Kepala KPP menerbitkan: SKB PPh 22 impor (jika memenuhi kriteria) atau Surat Penolakan (jika tidak memenuhi kriteria)
    • Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lambat:
    • Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020
    • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020

PPh Pasal 25

  1. Insentif yang diberikan: pengurangan sebesar 30% x PPh 25 yang seharusnya terutang (sesuai ketentuan perhitungan PPh pasal 25)
  2. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak Masa pajak saat pemberitahuan pengurangan disampaikan (mulai 1 April) s.d. Masa Pajak September 2020;
  3. Mekanisme:
    • Menyampaikan pemberitahuan pengurangan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id;
    • Jika tidak memenuhi kriteria, Ka KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh 25;
    • WP harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lambat:
    • 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April - Juni 2020)
    • Oktober 2020 (Masa pajak Juli – September 2020)

PPN

  1. Insentif yang diberikan: Restitusi melalui pengembalian pendahuluan PKP berisiko rendah pasal 9 ayat (4) UU PPN.
  2. Kriteria: menyampaikan SPT Masa PPN LB restitusi dengan jumlah LB paling banyak Rp5 Miliar
  3. Jangka Waktu Berlakunya: SPT Masa PPN berstatus LB (termasuk pembetulan) Masa Pajak April s.d. September 2020 dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020
  4. Mekanisme:
    • PKP melampirkan KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dalam SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan;
    • PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan PKP berisiko rendah;
    • DJP tidak menerbitkan penetapan secara jabatan PKP berisiko rendah;
    • KLU harus sesuai lampiran F atau fasilitas KITE masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi
  1. Tata cara pengembalian pendahuluan dilakukan sesuai PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

PPh Final

  1. Jenis Insentif : PPh Final Ditanggung Pemerintah
    • Untuk yang seharusnya disetor sendiri ➡tidak disetor
    • Untuk yang seharusnya dipotong/dipungut ➡ tidak dipotong/dipungut
  1. Jangka Waktu Berlaku : Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak September 2020
  2. Mekanisme:
    • WP (baik yg sudah punya S-Ket PP 23 maupun belum) mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. (*S-Ket tsb akan tetap berlaku sebagai S-Ket PP 23 meskipun jangka waktu berlakunya insentif sudah selesai *)
    • Tata cara pengajuan dan penerbitan S-Ket sesuai prosedur S-Ket PP 23;
    • Pemotong/pemungut harus membuat SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
    • WP harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh termasuk transaksi dengan pemotong/pemungut;
    • Laporan Realisasi dan SSP/cetakan kode billing disampaikan paling lambat: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
    • S-Ket harus ada sebelum laporan realisasi karena insentif diberikan berdasarkan laporan realisasi.
Penjelasan Singkatan
DTP         : Ditanggung Pemerintah
Ka KPP   :  Kepala Kantor Pelayanan Pajak
KLU        : Klasifikasi Lapangan Usaha
KITE       : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KMK       : Keputusan Menteri Keuangan
MFWP    : Master File Wajib Pajak (saat pendaftaran Wajib Pajak)
NPWP    : Nomor Pokok Wajib Pajak
PMK       : Peraturan Menteri Keuangan
PPN        : Pajak Pertambahan Nilai
SKB        : Surat Keterangan Bebas
SPT         : Surat Pemebritahuan
SSP         : Surat Setoran Pajak
S-Ket      : Surat Keterangan ( Pengguna Fasilitas PP 23 Tahun 2018)
WP         : Wajib Pajak

Sisa Lebih yang Diterima oleh Badan atau Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan

DEFINISI TERKAIT

  1. Sisa Lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba. (Pasal 1 ayat (2) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 1 PER-44/PJ/2009)
    • SISA LEBIH = SELURUH PENERIMAAN – BIAYA OPERASIONAL SEHARI-HARI
      Dengan kata lain yang dimaksud dengan “Sisa Lebih” disini sama dengan istilah “Keuntungan/Laba” pada badan yang profit oriented  (badan atau lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh profit/laba).
       
  1. Biaya operasional sehari-hari adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha untuk kegiatan Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri. (Pasal 1 angka 2 PER-44/PJ/2009)
     
  2. Badan atau lembaga nirlaba yang diatur dalam ketentuan ini adalah badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. (Pasal 1 ayat (3) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 3 PER-44/PJ/2009)

 

PERLAKUAN PPh ATAS SISA LEBIH

Perlakuan PPh atas Sisa Lebih terbagi menjadi 2, yaitu:

  1. Sisa Lebih dikecualikan sebagai Objek PPh, jika:

Jika Sisa Lebih yang diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut (Pasal 2 ayat (1) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 2 ayat (1) PER-44/PJ/2009).

Yang dimaksud dengan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah: pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi: (Pasal 1 ayat (4)PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 4 PER-44/PJ/2009)

    1. pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
    2. pengadaan sarana dan prasarana kantor. laboratorium dan perpustakaan; atau
    3. pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas, guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal.
  1. Sisa Lebih dapat dikenakan PPh (Objek PPh) jika:
    • Setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh, Badan atau Lembaga Nirlaba tidak menggunakan Sisa Lebih atau masih terdapat Sisa Lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut. (Pasal 6 (1) PER-44/PJ/2009)
    • Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh, terdapat Sisa Lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. (Pasal 6 (2) PER-44/PJ/2009)
    • Apabila Badan atau Lembaga Nirlaba menggunakan Sisa Lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana dan rencana biaya (Pasal 2 ayat (2) PER-44/PJ/2009) dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan laporan (Pasal 5 PER-44/PJ/2009) maka Sisa Lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh sejak tahun diperoleh sisa lebih tersebut. (Pasal 6 (3) PER-44/PJ/2009)
    • Pengenaan PPh atas sisa lebih yang terutang PPh ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Pasal 6 (4) PER-44/PJ/2009)

  

KEWAJIBAN BAGI BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG MENGGUNAKAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Badan atau Lembaga Nirlaba yang menggunakan Sisa Lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana wajib membuat: (Pasal 5 PER-44/PJ/2009)

  1. Pernyataan bahwa:
    1. Sisa Lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya Sisa Lebih tersebut, dan
    2. Sisa Lebih tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya Sisa Lebih tersebut.

pernyataan ini merupakan Lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh (SPT Tahunan PPh) untuk tahun pajak diperolehnya Sisa Lebih tersebut.

  1. Pencatatan tersendiri atas Sisa Lebih yang diterima dan digunakan setiap tahun; dan
  2. Laporan mengenai penyediaan penggunaan Sisa Lebih dan menyampaikannya kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar, dalam Lampiran SPT Tahunan PPh.

 

KETENTUAN PEMBUKUAN

Bagi Sisa Lebih yang akan dipakai untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan: (Pasal 3 dan Pasal 4 PER-44/PJ/2009)

Sisa Lebih yang diterima/diperoleh yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; (Pasal 3 PER-44/PJ/2009)

Pembukuan atas pengunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dilakukan dengan cara: (Pasal 3 PER-44/PJ/2009)

  • mendebet:
    – akun aktiva; dan
    – akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
       pengembangan
  • mengkredit:
    – kas atau utang; dan
    – akun modal badan atau lembaga nirlaba

Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari Sisa Lebih, tidak boleh dilakukan penyusutan. (Pasal 4 (1) PER-44/PJ/2009)

Apabila pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut ditambahkan ke harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan tersebut. (Pasal 4 (2) PER-44/PJ/2009)

Jika ada biaya bunga atas pinjaman yang terutang atau dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya badan atau lembaga nirlaba. (Pasal 4 (3) PER-44/PJ/2009)

Dalam hal dana pinjaman diterima/diperoleh sebelum diperolehnya Sisa Lebih dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana tersebut. (Pasal 4 (4) PER-44/PJ/2009)

 

 

Aspek Perpajakan atas Yayasan

SE - 34/PJ.4/1995

Penghasilan atas yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang

Pendidikan;

  1. uang pendaftaran dan uang pangkal;
  2. uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
  3. uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/ mahasiswa/ peserta pendidikan;
  4. uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya;
  5. penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;
  6. penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/ pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pelayanan Kesehatan:

  1. uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan;
  2. sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan;
  3. penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi,rontgent, scaning, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya;
  4. uang pemeriksaan kesehatan termasuk "general check up";
  5. penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance dan sebagainya;
  6. penghasilan dari penjualan obat;
  7. penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

SE - 39/PJ.4/1995

Biaya yang dapat dikurangkan:

Bagi Yayasan Pendidikan :

  1. Gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan;
  2. Biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor;
  3. Biaya publikasi/iklan;
  4. Biaya kendaraan;
  5. Biaya kemahasiswaan;
  6. Biaya ujian semester;
  7. Biaya sewa gedung & utilities (listrik, telepon, air);
  8. Biaya laboratorium;
  9. Biaya penyelenggaraan asrama;
  10. Bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya;
  11. Biaya pemeliharaan kampus;
  12. Biaya penyusutan;
  13. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
  14. Biaya penelitian dan pengembangan;
  15. Biaya bea siswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan;
  16. Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga & peraga;
  17. Subsidi/bea siswa bagi siswa yang kurang mampu;
  18. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena.

Bagi Yayasan Rumah Sakit :

  1. Gaji/tunjangan/honorarium perawat/tenaga medis/karyawan;
  2. Biaya umum;
  3. Obat-obatan;
  4. Konsumsi karyawan;
  5. Biaya bunga;
  6. Pemeliharaan kendaraan, inventaris, gedung;
  7. Perlengkapan rumah sakit;
  8. Transportasi;
  9. Biaya penyusutan;
  10. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
  11. Biaya penelitian dan pengembangan;
  12. Biaya bea siswa dan pelatihan karyawan;
  13. Subsidi/biaya pelayanan kesehatan pasien yang kurang mampu.

Agen Travel

Aspek Perpajakan Travel Agent

Travel agent sebagai Wajib Pajak Badan wajib membuat pembukuan yaitu Neraca (Balance Sheet) dan Laba/ Rugi (Income Statement).

Pajak Penghasilan

Untuk Travel Agent yang memiliki omset dibawah Rp 4.8M dapat memilih untuk menggunakan

  1. fasilitas PP 23 Tahun 2019 dengan tarif 0.5% dari Peredaraan bruto atau
  2. tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan

 

Pajak Pertambahan Nilai

PMK 121/ PMK.03/2015 dan SE-18/PJ.3/1989

  1. Paket Wisata
    DPP = 10% x Jumlah Tagihan (komisi + tiket + hotel +akomodasi)- tiket
  2. Voucher Hotel
    DPP = 10% x penjualan voucher hotel
  3. Jasa Keagenan
    DPP= Komisi Agen (yang diterima dari maskapai)

Aspek Perpajakan atas SPBU

Pajak Penghasilan

Atas penjualan hasil produksi pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak dan gas serta pelumas kepada penyalur dan/atau agennya dipungut  dengan tarif (PMK 154/PMK.03/2010):

  1. 0,25% dari penjualan untuk penjualan kepada SPBU Pertamina
  2. 0,3% dari penjualan untuk penjualan kepada SPBU bukan pertamina & Non SPBU
  3. BBG: 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
  4. Pelumas: 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; atas penjualan kepada penyalur/agen bersifat final (PMK-224/PMK.011/2012  Pasal 9 ayat 2).

Soo… Pajak Penghasilan atas SPBU adalah NIHIL….

 

Pajak Pertambahan Nilai

SE-10/PJ.51/1993 menjelaskan bahwa pengusaha yang menjual produk berupa BBM tidak perlu dikukuhkan sebagai PKK. PPN atas pembelian BBM yang dibayarkan oleh SPBU kepada Pertamina dianggap sebagai biaya. Atas penjualan BBM, SPBU tidak lagi memungut PPN kepada konsumen tetapi harga include PPN atau lebih dikenal oleh pengusaha SPBU dengan sebutan PPN Final karena tidak perlu memungut PPN lagi. Berdasarkan aspek khusus tersebut maka SPBU tidak terdapat Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya.