Categories
KUP

Siapa yang dapat mewakili Wajib Pajak?

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 mengubah peta kedudukan Konsultan Pajak yang selama ini berjalan. Putusan MK No-63 ini mengatur terkait pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi: “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau […]

Categories
KUP

SPT Lebih Bayar Pengembalian Pendahuluan

SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Pengembalian Pendahuluan untuk persyaratan tertentu (17D) PMK-39/PMK.03/2018 Wajib Pajak Persyaratan Tertentu meliputi: Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau pekejaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000; Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan […]

Categories
KUP

Jatuh tempo setor lapor pajak

No. Jenis Pajak Batas Waktu Setor  (tgl) Batas Waktu Lapor  (tgl) PPh Masa 1 PPh Pasal 21/26       10       20 2 PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan baku minyak, gas dan pelumas kepada penyalur agen yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas […]

Categories
KUP

Tidak Wajib Lapor SPT

PMK Nomor 9/PMK.03/2018

Categories
KUP

Penagihan Pajak

I. PENERBITAN SURAT TEGURAN Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh KaKPP Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. ———-klik disini untuk penjelasan atas singkatan———- Jangka waktu penerbitan Surat Teguran : Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus […]