Jatuh tempo setor lapor pajak

No. Jenis Pajak Batas Waktu Setor  (tgl) Batas Waktu Lapor  (tgl)
PPh Masa
1 PPh Pasal 21/26  

 

 

10

 

 

 

20

2 PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan baku minyak, gas dan pelumas kepada penyalur agen yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas
3 PPh Pasal 22 (Pemungut Tertentu)
4 PPh Pasal 23/26
5 PPh Pasal 4 ayat (2) – Pemotongan
6 PPh Pasal 4 ayat (2) – Setor Sendiri 15
7 PPh Pasal 25 (WP OP dan WP Badan)  

15

 

8 PPh Final PP 23/2018
9 PPh Pasal 22 (Bendaharawan) hari yang sama saat penyerahan 14
10 PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya
PPh Tahunan
11 PPh Tahunan WP Orang Pribadi  

 

Sebelum SPT disampaikan

Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
12 PPh Tahunan WP Badan Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
13 PPN atau PPN dan PPnBM (PKP) sebelum SPT Masa PPN disampaikan  

 

 

Akhir bulan berikutnya

14 PPN dan PPnBM (Bendaharawan) 7
15 PPN dan PPnBM (Pemungut Non Bendaharawan)  

 

15

16 PPN atas kegiatan membangun sendiri
17 PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean
18 PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 PMK No.184/PMK.03/2007 sebagaimana tetal terakhir diubah dalam PMK No.80/PMK.03/2010 bahwa apabila dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional

Penagihan Pajak

  1. PENERBITAN SURAT TEGURAN
    1. Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala KPP
    2. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
    3. Jangka waktu penerbitan Surat Teguran :
      1. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. (Pasal 48 ayat (7) PP 74 TAHUN 2011)
        • Jatuh tempo pengajuan keberatan adalah 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP kepada WP, berarti Surat Teguran ini disampaikan setelah 7 hari setelah 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP kepada WP.
      2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dan Wajib Pajaktidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan permohonan banding. (Pasal 48 ayat (8) PP 74 TAHUN 2011)
        • Jatuh tempo pengajuan banding adalah 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, berarti Surat Teguran ini disampaikan setelah 7 hari setelah 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima WP.
      3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan bandingatas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. (Pasal 48 ayat (9) PP 74 TAHUN 2011)
        • Jatuh tempo pelunasan pajak berdasarkan putusan banding adalah 1 bulan sejak tanggal putusan banding diterbitkan, berarti Surat Teguran ini disampaikan setelah 7 hari setelah 1 bulan sejak tanggal putusan banding diterbitkan)
      4. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak atas STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. (Pasal 9 ayat (4) PMK-24/PMK.03/2008stdd PMK 85/PMK.03/2010)
        • Jatuh temponya adalah 1 bulan sejak terbit, berarti Surat Teguran ini akan disampaikan setelah 7 hari setelah 1 bulan sejak surat ketetapan/keputusan tersebut diterbitkan
      5. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut. (Pasal 9 ayat (5) PMK-24/PMK.03/2008stdd PMK 85/PMK.03/2010)
      6. Apabila sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dikenakan sebagai akibat diterbitkan surat ketetapan pajak, yang pajak terutangnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dan atas surat ketetapan pajak diajukan keberatan dan/atau banding, tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan surat ketetapan pajak tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 48 ayat (10) PP 74 TAHUN 2011)
    4. Penyampaian Surat Teguran dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. (Pasal 11 PMK-24/PMK.03/2008stdd PMK 85/PMK.03/2010)
  2. PENERBITAN SURAT PAKSA
    • Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. (Pasal 12 PMK-24/PMK.03/2008stdd PMK 85/PMK.03/2010)
  3. PENERBITAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
    • Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jamsejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak  dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. (Pasal 24 PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)
  4. PENGUMUMAN LELANG
    • Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang. (Pasal 26 PMK-24/PMK.03/2008stdd PMK 85/PMK.03/2010)
  5. PELAKSANAAN LELANG
    • Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) harisejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara. (Pasal 28 PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010)

 

Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

PER-43/PJ/2011

Pasal 3

Subjek pajak dalam negeri adalah

orang pribadi yang:

  1. bertempat tinggal di Indonesia, atau
  2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
  3. dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

 

Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:

1)            Visa bekerja, atau

2)            Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),

lebih dari 183  hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau usaha

Pasal 8

WNI tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)bulan.

WNI yang menjadi SPLN wajib memiliki salah satu:

  1. Green Card,
  2. identity card,
  3. student card,
  4. pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan RI diluar negeri,
  5. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau
  6. tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

 

Pasal  13

SPLN wajib lapor SPT Tahunan