Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) yang menggucang dunia, turut merontokkan bisnis dari kelas ikan teri sampai ikan paus. Virus ini juga sukses merontokkan perekonomian Indonesia yang membuat perusahaan banyak yang me-PHK-kan karyawannya. Untuk mengantisipasi rontoknya perekonomian Indonesia yang lebih dalam, sehingga pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan PMK-23/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dengan terbitnya PMK-44/PMK.03/2020 yang diperjelas dengan SE - 29/PJ/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pajak.

Berikut penjelasan secara teknis terkait insentif pajak tersebut, semoga mudah dipahami oleh pembaca.

Wajib Pajak Penerima Insentif

  1. Insentif PPh 21, 22, 25, dan PPN

Mempunyai KLU sesuai lampiran, dengan ketentuan:

    • KLU sesuai SPT 2018, atau
    • KLU berdasarkan MFWP untuk WP terdaftar setelah 2018, instansi pemerintah (PPh 21), atau WP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan (PPN);

Telah ditetapkan sbg perusahaan KITE (ditetapkan melalui KMK); atau

Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

  1. Insentif PPh Final : WP peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/2018

PPh 21

  1. Jenis Insentif: PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pengecualian: Penghasilan yang diterima pegawai berasal dari APBN/APBD (karena sdh DTP)
  2. Kriteria pegawai yang mendapatkan PPh 21 DTP:
    • Punya NPWP
    • Penghasilan Bruto tetap dan teratur pada bulan tsb jika disetahunkan tidak lebih dari Rp200jt (16,6 juta/bulan).
  1. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak Masa Pajak April 2020 (atau masa pajak saat pemberitahuan disampaikan) s.d. Masa Pajak September 2020;
  2. Mekanisme:
    • Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Ka KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, dilampiri: KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
    • Jika tidak memenuhi kriteria, Ka KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP;
    • PPh 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja saat pembayaran penghasilan ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak;
    • Jika SPT Tahunan 2020 pegawai yang menerima insentif berstatus LB, kelebihan tersebut tidak dapat dikembalikan;
    • PPh 21 DTP wajib dibuatkan SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
    • Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dan SSP/kode billing PPh 21 DTP, paling lambat: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 22 Impor

  1. Jenis Insentif: Pembebasan PPh 22 Impor , dengan penerbitan SKB
  2. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak tanggal SKB terbit s.d. 30 September 2020
  3. Mekanisme:
    • WP mengajukan SKB melalui laman www.pajak.go.id, dilampiri: KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
    • Kepala KPP menerbitkan: SKB PPh 22 impor (jika memenuhi kriteria) atau Surat Penolakan (jika tidak memenuhi kriteria)
    • Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lambat:
    • Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020
    • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020

PPh Pasal 25

  1. Insentif yang diberikan: pengurangan sebesar 30% x PPh 25 yang seharusnya terutang (sesuai ketentuan perhitungan PPh pasal 25)
  2. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak Masa pajak saat pemberitahuan pengurangan disampaikan (mulai 1 April) s.d. Masa Pajak September 2020;
  3. Mekanisme:
    • Menyampaikan pemberitahuan pengurangan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id;
    • Jika tidak memenuhi kriteria, Ka KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh 25;
    • WP harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lambat:
    • 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April - Juni 2020)
    • Oktober 2020 (Masa pajak Juli – September 2020)

PPN

  1. Insentif yang diberikan: Restitusi melalui pengembalian pendahuluan PKP berisiko rendah pasal 9 ayat (4) UU PPN.
  2. Kriteria: menyampaikan SPT Masa PPN LB restitusi dengan jumlah LB paling banyak Rp5 Miliar
  3. Jangka Waktu Berlakunya: SPT Masa PPN berstatus LB (termasuk pembetulan) Masa Pajak April s.d. September 2020 dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020
  4. Mekanisme:
    • PKP melampirkan KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dalam SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan;
    • PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan PKP berisiko rendah;
    • DJP tidak menerbitkan penetapan secara jabatan PKP berisiko rendah;
    • KLU harus sesuai lampiran F atau fasilitas KITE masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi
  1. Tata cara pengembalian pendahuluan dilakukan sesuai PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

PPh Final

  1. Jenis Insentif : PPh Final Ditanggung Pemerintah
    • Untuk yang seharusnya disetor sendiri ➡tidak disetor
    • Untuk yang seharusnya dipotong/dipungut ➡ tidak dipotong/dipungut
  1. Jangka Waktu Berlaku : Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak September 2020
  2. Mekanisme:
    • WP (baik yg sudah punya S-Ket PP 23 maupun belum) mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. (*S-Ket tsb akan tetap berlaku sebagai S-Ket PP 23 meskipun jangka waktu berlakunya insentif sudah selesai *)
    • Tata cara pengajuan dan penerbitan S-Ket sesuai prosedur S-Ket PP 23;
    • Pemotong/pemungut harus membuat SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
    • WP harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh termasuk transaksi dengan pemotong/pemungut;
    • Laporan Realisasi dan SSP/cetakan kode billing disampaikan paling lambat: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
    • S-Ket harus ada sebelum laporan realisasi karena insentif diberikan berdasarkan laporan realisasi.
Penjelasan Singkatan
DTP         : Ditanggung Pemerintah
Ka KPP   :  Kepala Kantor Pelayanan Pajak
KLU        : Klasifikasi Lapangan Usaha
KITE       : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KMK       : Keputusan Menteri Keuangan
MFWP    : Master File Wajib Pajak (saat pendaftaran Wajib Pajak)
NPWP    : Nomor Pokok Wajib Pajak
PMK       : Peraturan Menteri Keuangan
PPN        : Pajak Pertambahan Nilai
SKB        : Surat Keterangan Bebas
SPT         : Surat Pemebritahuan
SSP         : Surat Setoran Pajak
S-Ket      : Surat Keterangan ( Pengguna Fasilitas PP 23 Tahun 2018)
WP         : Wajib Pajak

Bagaimana aspek pajak atas biaya service dari sewa ruang kantor?

120/KMK.03/2002

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah :

semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk:

  • biaya perawatan,
  • biaya pemeliharaan,
  • biaya keamanan,
  • biaya fasilitas lainnya dan
  • “service charge”

baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.”