Category Archives: F&Q

Pajak Penghasilan atas Koperasi

Posted on by

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (UU No. 25 Tahun 1992)

Koperasi terbagi menjadi dua (Pasal 1 UU No 25 Tahun 1992):

  1. Koperasi primer memiliki anggota orang seorang
  2. Koperasi sekunder terdiri dari kumpulan koperasi primer

Penghasilan Yang Menjadi Objek Pajak Dalam Koperasi

  1. Bunga Simpanan Koperasi (Pasal 4 ayat (2a) UU PPh)

    1. Diterima oleh Orang Pribadi

“Yang dimaksud dengan “penghasilan berupa bunga simpanan” adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota.

Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha.” (Penjelasan Pasal 1 PP 15 Tahun 2009)

Besarnya Pajak Penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang diterima oleh orang pribadi (Pasal 2 PP 15 Tahun 2009) adalah:

  1. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000
  2. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,
    1. Diterima oleh Koperasi (Badan Hukum)

Bunga yang diterima oleh koperasi menjadi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

  1. Selisih Hasil Usaha (SHU) Koperasi

    1. Diterima oleh Orang Pribadi

“Selisih Hasil Usaha (SHU) adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha” (Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 17 tahun 2012).

Yang menjadi Objek Pajak adalah:

“dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi“ (Pasal 4 ayat (1g) UU PPh)

Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. (pasal 1 PMK nomor 111/PMK.03/2010)

    1. Diterima oleh Koperasi (Badan Hukum)

Tidak menjadi Objek Pajak Penghasilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3f) UU PPh:

“yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
1.dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2…”

Cadangan laba ditahan merupakan pencadangan/penyisihan sejumlah tertentu dari bagian laba yang ditahan yang peruntukannya untuk pembagian dividen kepada para pemilik saham.

  1. Pajak Penghasilan Atas Koperasi

    Pendapatan Koperasi sebagai subjek pajak badan (Pasal 2 ayat (1b) UU PPh) yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban lainnya termasuk dalam objek pajak penghasilan Badan (Pasal 17 UU PPh)

Perbedaan Jasa Konstruksi PPh Pasal 4 ayat 2 dengan Pasal 23

Posted on by

UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh

Pasal 4 ayat (2) hurf d

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

Pasal 23 ayat (1) hurf c angka 2

imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Sering menjadi tanda tanya di lapangan terkait jasa membangun rumah atau Jasa Konstruksi dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23?

Terlebih dahulu kita bahas dahulu pengertian Jasa Konstruksi yang dinyatakan dalam PP 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

PP 51 Tahun 2008 tersebut mengatur terkait Jasa Konstruksi yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)

  • Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. ( Pasal 1 angka 2 PP 51 Tahun 2008)
  • Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. ( Pasal 1 angka 3 PP 51 Tahun 2008)
  • Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi … ( Pasal 1 angka 5 PP 51 Tahun 2008)

Kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan, apa pengertian Orang Pribadi atau Badan yang dinyatakan ahli dalam bidang tersebut?

Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11a Tahun 2008,

  • Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi .. (pasal 1 angka 14)
  • Tenaga Ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian ( Pasal 1 angka 30)

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak yang memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK dan melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)

Hal ini diperkuat oleh PMK 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU PPh

…selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; (1 ayat (6) huruf y dan huruf z PMK 141/PMK.03/2015)

Sehingga kesimpulan akhir adalah setiap kegiatan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh

  1. Wajib Pajak yang memiliki sertifikan dari LPJK dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
  2. Sedangkan yang tidak memiliki sertifikat tersebut akan dipotong PPh Pasal 23

Make it Simple

 

Pajak atas Rumah Kos-Kosan

Posted on by

Pajak atas rumah kos-kosan secara spesifik tidak diatur dalam aturan perpajakan.

Hanya dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 di Pasal 2 ayat (3) disebutkan

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya.

sedangkan dalam penjelasan dijelaskan maksud dari ayat tersebut

Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan penginapan” antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos.

 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 mengatur terkait sewa tanah dan bangungan dengan tarif 10%.

Sehingga terkait dengan Usaha Jasa pelayanan berupa kos-kosan tidak dikenakan tarif 10%, melainkan masuk menjadi tarif 0,5% dalam Peraturan Pemerinta nomor 23 Tahun 2018 untuk omset dibawah 4,8M.

JO /KSO daftarkan NPWP di KPP mana?

Posted on by

PER-12/PJ/2015 PENETAPAN TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI DAN TEMPAT KEDUDUKAN BADAN (Pasal 3)
Tempat kedudukan badan menurut keadaan yang sebenarnya:

  1. tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan, dan tempat menjalankan kegiatan usaha berada sebagaimana tercantum dalam akta pendirian,… atau perjanjian kerjasama bagi bentuk kerjasama operasi (joint operation);
  2. tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan dan tempat menjalankan kegiatan usaha;

S-53/PJ/2018 tentang Penegasan tempat kedudukan KSO yang menjalankan kegiatan usahanya melintasi Wilayah Kerja KPP (3.f.)
Dalam hal proyek KSO melewati beberapa KPP maka tempat kedudukan badan menurut keadaan yang sebenarnya yang menjadi dasar penentuan KPP tempat KSO terdaftar adalah sesuai dengan tempat kantor pimpinan sebagaimana dalam perjanjian KSO

PPh Pasal 25 dalam Masa Transisi Tahun

Posted on by

KEP – 210/PJ./2001

Pasal 1

Besarnya angsuran Pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum bulan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2000 sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.