Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN

PMK -116/PMK.010/2017 terbit imbas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh:

PEMOHON

  1. Dolly Hutari P, S.E., (Pemohon I) dan
  2. Sutejo (Pemohon II)

Kuasa Hukum

Edu Hardi Ginting, S.H. Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016

mengatur terkait kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok contohnya bawang-bawangan dan cabe , yang dimana objek tersebut tidak terdapat dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN. Hal tersebut memberikan kepastian hukum atas Barang Kena Pajak

Pos tarif sebagaimana dalam PMK -116 Tahun 2017 tersebut dapat dilihat dalam PMK-6/PMK.010/2017 tentangĀ  Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

 

Posted in PPN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image