Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

Posted on by

Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) yang menggucang dunia, turut merontokkan bisnis dari kelas ikan teri sampai ikan paus. Virus ini juga sukses merontokkan perekonomian Indonesia yang membuat perusahaan banyak yang me-PHK-kan karyawannya. Untuk mengantisipasi rontoknya perekonomian Indonesia yang lebih dalam, sehingga pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan PMK-23/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dengan terbitnya PMK-44/PMK.03/2020 yang diperjelas dengan SE - 29/PJ/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pajak.

Berikut penjelasan secara teknis terkait insentif pajak tersebut, semoga mudah dipahami oleh pembaca.

Wajib Pajak Penerima Insentif

  1. Insentif PPh 21, 22, 25, dan PPN

Mempunyai KLU sesuai lampiran, dengan ketentuan:

    • KLU sesuai SPT 2018, atau
    • KLU berdasarkan MFWP untuk WP terdaftar setelah 2018, instansi pemerintah (PPh 21), atau WP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan (PPN);

Telah ditetapkan sbg perusahaan KITE (ditetapkan melalui KMK); atau

Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

  1. Insentif PPh Final : WP peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/2018




PPh 21



	
    

  1. Jenis Insentif: PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pengecualian: Penghasilan yang diterima pegawai berasal dari APBN/APBD (karena sdh DTP)
    2. 

  2. Kriteria pegawai yang mendapatkan PPh 21 DTP:
    3. 



    

  • 

      

    • Punya NPWP
      • 

    • Penghasilan Bruto tetap dan teratur pada bulan tsb jika disetahunkan tidak lebih dari Rp200jt (16,6 juta/bulan).
      • 

    

    • 



    

  1. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak Masa Pajak April 2020 (atau masa pajak saat pemberitahuan disampaikan) s.d. Masa Pajak September 2020;
    2. 

  2. Mekanisme:
    3. 



    

  • 

      

    • Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Ka KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, dilampiri: KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
      • 

    • Jika tidak memenuhi kriteria, Ka KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP;
      • 

    • PPh 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja saat pembayaran penghasilan ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak;
      • 

    • Jika SPT Tahunan 2020 pegawai yang menerima insentif berstatus LB, kelebihan tersebut tidak dapat dikembalikan;
      • 

    • PPh 21 DTP wajib dibuatkan SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
      • 

    • Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dan SSP/kode billing PPh 21 DTP, paling lambat: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
      

      

      • 

    

    • 





PPh Pasal 22 Impor



	
    

  1. Jenis Insentif: Pembebasan PPh 22 Impor , dengan penerbitan SKB
    2. 

  2. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak tanggal SKB terbit s.d. 30 September 2020
    3. 

  3. Mekanisme:
    4. 



    

  • 

      

    • WP mengajukan SKB melalui laman www.pajak.go.id, dilampiri: KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
      • 

    • Kepala KPP menerbitkan: SKB PPh 22 impor (jika memenuhi kriteria) atau Surat Penolakan (jika tidak memenuhi kriteria)
      • 

    • Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lambat:
      • 

    • Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020
      • 

    • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020
      • 

    

    • 





PPh Pasal 25



	
    

  1. Insentif yang diberikan: pengurangan sebesar 30% x PPh 25 yang seharusnya terutang (sesuai ketentuan perhitungan PPh pasal 25)
    2. 

  2. Jangka waktu berlakunya insentif: sejak Masa pajak saat pemberitahuan pengurangan disampaikan (mulai 1 April) s.d. Masa Pajak September 2020;
    3. 

  3. Mekanisme:
    4. 



    

  • 

      

    • Menyampaikan pemberitahuan pengurangan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id;
      • 

    • Jika tidak memenuhi kriteria, Ka KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh 25;
      • 

    • WP harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lambat:
      • 

    • 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April - Juni 2020)
      • 

    • Oktober 2020 (Masa pajak Juli – September 2020)
      • 

    

    • 





PPN



	
    

  1. Insentif yang diberikan: Restitusi melalui pengembalian pendahuluan PKP berisiko rendah pasal 9 ayat (4) UU PPN.
    2. 

  2. Kriteria: menyampaikan SPT Masa PPN LB restitusi dengan jumlah LB paling banyak Rp5 Miliar
    3. 

  3. Jangka Waktu Berlakunya: SPT Masa PPN berstatus LB (termasuk pembetulan) Masa Pajak April s.d. September 2020 dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020
    4. 

  4. Mekanisme:
    5. 



    

  • 

      

    • PKP melampirkan KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dalam SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan;
      • 

    • PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan PKP berisiko rendah;
      • 

    • DJP tidak menerbitkan penetapan secara jabatan PKP berisiko rendah;
      • 

    • KLU harus sesuai lampiran F atau fasilitas KITE masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi
      • 

    

    • 



    

  1. Tata cara pengembalian pendahuluan dilakukan sesuai PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
    2. 





PPh Final



	
    

  1. Jenis Insentif : PPh Final Ditanggung Pemerintah
    2. 



    

  • 

      

    • Untuk yang seharusnya disetor sendiri ➡tidak disetor
      • 

    • Untuk yang seharusnya dipotong/dipungut ➡ tidak dipotong/dipungut
      • 

    

    • 



    

  1. Jangka Waktu Berlaku : Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak September 2020
    2. 

  2. Mekanisme:
    3. 



    

  • 

      

    • WP (baik yg sudah punya S-Ket PP 23 maupun belum) mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. (*S-Ket tsb akan tetap berlaku sebagai S-Ket PP 23 meskipun jangka waktu berlakunya insentif sudah selesai *)
      • 

    • Tata cara pengajuan dan penerbitan S-Ket sesuai prosedur S-Ket PP 23;
      • 

    • Pemotong/pemungut harus membuat SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
      • 

    • WP harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh termasuk transaksi dengan pemotong/pemungut;
      • 

    • Laporan Realisasi dan SSP/cetakan kode billing disampaikan paling lambat: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
      • 

    • S-Ket harus ada sebelum laporan realisasi karena insentif diberikan berdasarkan laporan realisasi.
      • 

    

    • 








	
Penjelasan Singkatan
DTP         : Ditanggung Pemerintah
Ka KPP   :  Kepala Kantor Pelayanan Pajak
KLU        : Klasifikasi Lapangan Usaha
KITE       : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KMK       : Keputusan Menteri Keuangan
MFWP    : Master File Wajib Pajak (saat pendaftaran Wajib Pajak)
NPWP    : Nomor Pokok Wajib Pajak
PMK       : Peraturan Menteri Keuangan
PPN        : Pajak Pertambahan Nilai
SKB        : Surat Keterangan Bebas
SPT         : Surat Pemebritahuan
SSP         : Surat Setoran Pajak
S-Ket      : Surat Keterangan ( Pengguna Fasilitas PP 23 Tahun 2018)
WP         : Wajib Pajak




															

		
		
	





	
		



	
	


		
		

			
			
Kode Faktur Pajak


							

					Posted on   by  				

			
		


					

				
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012


Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak


Lampiran III


 


01


untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.


02


untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.


03


untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) .


Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai Pemungut PPN.


PMK No 73/PMK.03/2010 menunjuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi (KKKS Migas) dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah


PMK No 37/PMK.03/2015 menunjuk Badan Usaha Tertentu sebagai pemungut PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu:


    

  1. 

      

    1. badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya;
      2. 

    2. badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda;
      3. 

    3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara yaitu PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah.
      4. 

    

    2. 



04


untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP.


PMK No 75/PMK.03/ 2010 stdd PMK No 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai DPP, Nilai Lain ditetapkan sebagai berikut:


    

  1. 

      

    1. pemakaian sendiri BKP dan atau JKP, yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
      2. 

    2. pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP, yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
      3. 

    3. penyerahan Film Cerita Impor oleh importir kepada Pengusaha Bioskop, yaitu sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor;
      4. 

    4. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor, yaitu sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor;
      5. 

    5. penyerahan produk hasil tembakau, yaitu Harga Jual Eceran Hasil Tembakau untuk penyerahan Hasil Tembakau; atau Harga Jual Eceran Hasil Tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang dijual untuk umum setelah dikurangi laba bruto untuk penyerahan Hasil Tembakau yang diberikan secara cuma-cuma;
      6. 

    6. penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, yaitu 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
      7. 

    7. jasa pengiriman paket, yaitu 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
      8. 

    8. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang, yaitu HPP atau Harga Perolehan;
      9. 

    9. penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang, yaitu harga lelang;
      10. 

    10. Penyerahan BKP melalui Pedagang Perantara, yaitu harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
      11. 

    11. penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges), yaitu 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih;
      12. 

    12. penyerahan Emas Perhiasan dan / atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan, yaitu 20% x harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian;
      13. 

    13. penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, yaitu Nilai Lain atas bagian harga pupuk tertentu yang disubsidi termasuk PPN adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari jumlah pembayaran subsidi. Atau Nilai Lain atas bagian harga pupuk tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari harga eceran tertinggi (HET).
      14. 

    

    2. 



 


05


Kode ini tidak digunakan.


06


untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN.


Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:


    

  1. 

      

    1. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.
      2. 

    2. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KMK No 62/KMK.03/ 2002 tentang Dasar. Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
      3. 

    3. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.
      4. 

    

    2. 



07


untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).


Kode ini digunakan atas Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:


    

  1. 

      

    1. Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Neger
      2. 

    2. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).
      3. 

    3. Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
      4. 

    4. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
      5. 

    5. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
      6. 

    6. Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea
      7. 

    7. Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di Dalam Negeri.
      8. 

    8. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
      9. 

    9. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
      10. 

    10. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
      11. 

    

    2. 



 


08


untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN.


Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:


    

  1. 

      

    1. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
      2. 

    2. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
      3. 

    3. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.
      4. 

    

    2. 



09


untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.


BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan wajib menggunakan DPP nilai harga pasar wajar.


 

															

		
		
	





	
		



	
	


		
		

			
			
Pinjaman Tanpa Bunga


							

					Posted on   by  				

			
		


					

				
 








Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010


Pasal 12








(1)
Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:







a.
pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;







b.
modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;







c.
pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan







d.
perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.






(2)
Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.
















 

															

		
		
	





	
		



	
	


		
		

			
			
Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN


							

					Posted on   by  				

			
		


					

				
PMK -116/PMK.010/2017 terbit imbas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh:


PEMOHON


    

  1. Dolly Hutari P, S.E., (Pemohon I) dan
    2. 

  2. Sutejo (Pemohon II)
    3. 



Kuasa Hukum


Edu Hardi Ginting, S.H. Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016


mengatur terkait kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok contohnya bawang-bawangan dan cabe , yang dimana objek tersebut tidak terdapat dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN. Hal tersebut memberikan kepastian hukum atas Barang Kena Pajak


Pos tarif sebagaimana dalam PMK -116 Tahun 2017 tersebut dapat dilihat dalam PMK-6/PMK.010/2017 tentang  Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.


 

															

		
		
	





	
		



	
	


		
		

			
			
Perubahan Objek Barang Kena Pajak efek dari Putusan MA No 70P/HUM/2013


							

					Posted on   by  				

			
		


					

				
Putusan MA No 70P/HUM/2013 menyatakan bahwa penyerahan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenai PPN.


Putusan ini terbit karena Permohonan Hak Uji Materil oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) yang diwakili oleh Suryo B Sulitio dan Hariyadi Sukamdani


Barang yang sebelumnya Bukan Barang Kena Pajak menjadi Barang Kena Pajak.


Barang-barang itu meliputi produk perkebunan yakni kakao, kopi, kelapa sawit, biji mete, lada, biji pala, buah pala, bunga pala, bunga cengkeh, tangkai/daun cengkeh, getah karet, daun teh, daun tembakau, biji tanaman perkebunan dan sejenisnya, dan untuk komoditas holtikultura yakni pisang, jeruk (keprok, siam, pamelo), mangga, salak, nanas, manggis, durian dan sejenisnya.


SE-24/PJ/2014  diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk mengakomodir putusan MA tersebut, sehingga menjadi lebih mudah dipahami.